MONITOR, Jakarta – Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengrkritik curhatan Presiden Joko Widodo terkait beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurutnya, curhatan Jokowi seharusnya terkait subsidi dan kompensasi salah sasaran, yang selama ini tidak pernah ada solusinya, kecuali hanya pada tataran wawacana saja.
Dikatakan Fahmy Radhi, untuk menekan mengelembungnya subsidi dan kompensasi BBM, ada beberapa upaya yang sebenarnya bisa dilakukan.
“Pertama, penetapan harga Pertamax dan Pertamax ke atas diserahkan saja kepada Pertamina untuk menetapkan harganya sesuai harga keekonomian, sehingga negara tidak harus membayar kompensasi akibat adanya perbedaan harga ditetapkan dengan harga keekonomian,” kata Fahmy Radhi melalui keterangan terulis yang di terima MONITOR.
Kedua, lanjut Fahmy pemerintah harus menetapkan pembatasan untuk penggunaan Pertalite dan Solar dengan kriteria yang sederhana dan operasional di lapangan. ”Tetapkan saja bahwa pengguna Pertalite dan Solar hanya untuk Sepeda Motor dan Kendaran Angkutan,” imbuhnya.
“Ketiga, hapus BBM RON 88 Premium. Alasannya, kendati penggunaan Premium sudah dibatasai hanya diluar Jamali, namun impor dan subsidi contents Premium masih cukup besar, yang juga menambah beban APBN,” sambung Fahmy.
Fahmy menuarankan, ketimbang mencurhatkan besaran subsidi BBM yang sudah given, akan lebih produktif bagi Jokowi untuk mengupayakansubsidi yang lebih tepat sasaran sehingga dapat mengurangi beban APBN.
“Jika beban subsidi BBM dapat diturunkan, dana subsidi itu dapat digunakan untuk membiayai pembangunan IKN. Upaya itu sesungguhnya pernah dilakukan Jojowi di periode pertama pemerintahannya dengan memangkas subsidiBBM dalam jumlah besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur,” ujar Fahmy.
“Membengkaknya beban subsidi lebih disebabkan oleh meroketnya harga minyak dunia, yang menjadi variabel utama pembentuk harga BBM. Harga minyak dunia mencapai US $105 per barrel, sedangkan asumsi ICP (Indonesia Crude Oil) APBN ditetapkan sebesar US $63 per barrel. Selisih ICP dengan harga minyak dunia itulah yang merupakan subsidi menjadi beban APBN, akibat kebijakan Pemerintah tidak menaikkan harga BBM,” tutupnya.
. Menurutnya, curhatan Jokowi seharusnya terkait subsidi dan kompensasi salah sasaran, yang selama ini tidak pernah ada solusinya, kecuali hanya pada tataran wawacana saja.){kind=link}