MONITOR, Jakarta – Pembangunan Rumah Susun (Rusun) PIK Pulogadung, Jakarta Timur, hampir rampung. Kalangan DPRD DKI pun meminta peruntukan rusun tersebut harus tepat sasaran yakni untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).
Dikatakan Ketua Komisi D DPRD DKI, Ida Mahmuda, saat ini masih banyak warga Jakarta yang berpenghasilan rendah dan belum mempunyai tempat tinggal. Nah, keberadaan Rusun PIK Pulogadung ini diharapkan bisa membatu dan menjadi solusi yang tepat bagi warga Jakarta yang belum memiliki hunian yang layak.
Terlebih, kata dia, di Jakarta, banyak pegawai berstatus kontrak seperti Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) atau petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Pemprov DKI Jakarta yang tidak punya rumah.
“Karena seperti yang kita tahu rumah susun ini harusnya buat siapa, apalagi kalau harga sewanya Rp 550 ribu sampai Rp 750 ribu, ini sangat murah. Mereka ini pegawai kontrak kita yang perlu kita bantu untuk prioritas (hunian). ujar Ida.
Lantas ia pun meminta, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk mengikuti syarat yang sudah ditentukan.
Dilain pihak, ia mengaku puas dengan kinerja Dinas PRKP dalam melaksanakan pembangunan Rusun tersebut. Ia menilai fasilitas yang dihadirkan Rusunawa PIK Pulogadung sudah memenuhi standar kelayakan hunian, mulai dari interior hingga eksterior.
“Waktu kami melihat langaung ke lokasi, tampak luarnya sudah sekelas apartemen. Ini kami memberikan apresiasi kepada Dinas Perumahan ini cukup lumayan bagus,” katanya.
Diketahui, Rusunawa PIK Pulogadung memiliki tiga tower dengan total sebanyak 511 unit hunian, sudah hampir rampung. Rinciannya, tower C1 16 lantai atap 169 unit hunian dan 2 unit hunian difabel, tower C2 16 lantai atap 169 hunian, serta tower C3 juga memiliki 16 lantai atap 169 unit hunian dan 2 unit hunian difabel.
 PIK Pulogadung, Jakarta Timur, hampir rampung. Kalangan DPRD DKI pun meminta peruntukan rusun tersebut harus tepat sasaran.){kind=link}