MONITOR, Jakarta – Penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 disepakati bakal digelar pada 14 Februari 2024. Mengenai penetapan waktu ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengingatkan soal efisiensi anggaran.
Politikus Nasdem ini menyatakan, baik KPU, Bawaslu maupun DKPP untuk bersama-sama mengawasi anggaran yang disediakan bagi penyelenggaraan Pemilu di masa pandemi ini. Apalagi sebelumnya, KPU mengusulkan anggaran sebesar Rp86 triliun untuk pemilu dan 26 triliun lebih untuk pilkada.
“Saya ingin nanti oleh KPU, Bawaslu dan DKPP terkait soal efisiensi anggaran, kita harus sama-sama menyadari bahwa situasi ekonomi kita (sedang) terdampak pandemi,” ujar Saan dalam keterangannya di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (25/1/2022).
Menurutnya masalah efisiensi anggaran menjadi penting dengan memahami kondisi atau realitas ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, Saan menekankan semua pihak agar memahami tantangan penyelenggaraan Pemilu kedepan.
“Soal kerumitan ini, kalau misalnya tidak ada Pilkada di tahun yang sama, maka ini tidak terlalu masalah. Namun karena ada Pilkada sehingga kita harus benar-benar meng-excercise secara detil, karena Pilkada memang tidak bisa di utak-atik. Ini yang menjadi problem. Kita memahami beban kerja penyelenggara pasti akan berat dan tingkat kerumitan Pemilu juga akan berat,” tandasnya.
