MONITOR, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI saat ini tengah berupaya menekan tingkat emisi di Ibukota. Untuk menekan emisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta harus bekerjasama dengan pemerintah Kota/Kabupaten daerah penyangga.
Demikian diutarakan oleh pengamat perkotaan Nirwono Joga dalam acara diskusi “Tekan Emisi, Jakarta Bebas Polusi” yang diadakan wartawan Balaikota dan DPRD DKI Jakarta atau Balkoters Talk, Kamis (30/12/2021).
Menurut Nirwono, Pemprov DKI tidak akan bisa maksimal dalam menekan emisi kalau kota/kabupaten daerah penyangga tidak dilibatkan.
“Karena kendaraan yang masuk dari daerah penyangga itu cukup tinggi. Jadi kordinasi dengan wilayah penyangaga itu harus dilakukan,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Nirwono, Pemprov DKI harus masif mensosialisikan kepada masyarakat pentingnya menekan tingkat emisi untuk mencapai udara bersih dan sehat. “Tanpa sosialisasi yang masif program menuju udara bersih ini akan sulit untuk bisa direalisasikan,” terangnya.
Senada dengan Nirwono, Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif, meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta harus bisa menggerakan masyarakat. Sebab sosialisasi ini tak bisa dilakukan satu pihak saja.
Dia juga menilai jika DLH Jakarta kurang proaktif bergandeng tangan dengan Kepolisian dan stakeholder lain untuk mempercepat capaian sosialisasi hingga 50 persen.
Untuk itu, Syarif menyarankan DLH Jakarta bersinergi dengan pihak swasta dalam mengendalikan pencemaran udara, terutama emisi kendaraan. Dia mencontohkan, seperti Dinas Bina Marga Jakarta yang mampu menggandeng pihak swasta dalam membangun jembatan penyeberangan orang (JPO) melalui dana koefisien lantai bangunan (KLB).
“Nah apakah di Dinas Lingkungan Hidup juga ada yang seperti itu? Ayo Dinas LH membuat sejenis roadmap bergandengan tangan dengan pihak swasta,” imbaunya.
Syaerif juga menyoroti soal anggaran untuk penanganan polusi udara yang sangat minim. “Bagaimana bisa diharapkan kebijakan (penanganan pencemaran polusi udara) bisa jalan ketika dukungan budget tidak memadai,” jelasnya.
Selain itu, kata Syarif, roadmap di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, penanganan pencemaran polusi udara belum tergambar secara baik. Bahkan, capaian kendaraan yang sudah melakukan uji emisi pun masih sangat minim, baru sekitar 450 ribu kendaraan. Padahal pertumbuhan penambahan kendaraan sangat pesat.
“Update terakhir 450 ribu, bagaimana dengan tambahannya. Padahal jika kita ikuti aturan, ada sanksi. Harusnya tanggal 13 November 2021 sudah bisa diberikan sanksi. Namun karena diskresi dari Polda metro menunda pemberian sanksi karena jangkauan sosialisasi kepada pengguna kendaraan belum mencapai 50 persen,” jelasnya.
Dalam hitungannya, Syarif menyebut jika kendaraan roda empat di Jakarta ada 1.800.000. Jumlah ini belum ditambah dengan kendaraan roda dua yang jumlahnya jauh lebih banyak. Lalu bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Jakarta bisa mecapai target sosialisasi tersebut.
Syarif pun berharap program-program pengendalian pencemaran udara dapat terus dilakukan. “Meski nanti jabatan gubernur (Anies Baswedan) diganti orang lain,” imbuhnya.
Politikus Gerindra ini mengakui peraturan tentang penanganan pencemaran udara sudah bagus, regulasinya juga sudah memadai. Namun menurutnya, actionnya yang belum bisa dilakukan. Untuk itu dia pun meminta DLH Jakarta melakukan terobosan dan inovasi.
Syarif pun menuturkan jika kualitas udara Jakarta saat ini yang masih dalam kategori aman karena diuntungkan dengan kondisi pandemi Covid-19 selama hampir dua tahun lebih. “Bagaimana nanti setelah pandemi, mobilitas kendaraan tinggi,” tandasnya.
Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusiono Anwar, mengatakan kerjasama dengan pemerintah Kota/Kabupaten wilayah penyangga memang harus dilakukan dalam arti pemerintah Kota/Kabupaten daerah penyangga harus punya program yang selaras dalam menuju udara bersih.
“Kami sedang mengupayakan adanya kerjasama ini, karena bagaimana pun program untuk mencapai udara bersih harus sejalan,” terangnya.
Tak hanya itu, kolaborasi dengan dinas terkait seperti Dinas Perhungan (Dishub) DKI dan Korlantas Polda Metro Jaya sudah berjalan.
“Untuk sosialisasi kami pun terus mengupayakan agar program tekan emisi dalam upaya mencapai udara bersih bisa sampai ke masyarakat,” pungkasnya.
