MONITOR, Bogor – Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) yang juga Merupakan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS memberikan kuliah umum “Ekonomi Maritim” kepada Mahasiswa program Vokasi (D3) Sarjana (S1), Magister (S2), Doktoral (S3) Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) di Gedung Auditorium Unhan RI Kampus Unhan RI Sentul, yang dilakukan secara daring dan luring, Senin (6/9/2021).
Dalam paparannya bertajuk “Ekonomi Maritim sebagai Lokomotif Perekonomian Nasional Menuju Indonesia Emas 2045”, Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa jika ekonomi kelautan dikembangkan dan dikelola dengan menggunakan inovasi IPTEK dan manajemen mutakhir, maka sektor-sektor ekonomi kelautan akan mampu berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi sejumlah permasalahan bangsa dan secara simultan dapat mengekselerasi terwujudnya Indonesia Emas pada 2045.
“Dengan menggunakan IPTEK mutakhir di era Industry 4.0 (seperti IoT, AI, Robotics, Blockchain, Cloud Computing, Human-Machine Interface, Big Data, Bioteknologi, dan Nanoteknologi Maka, wilayah lautan akan dapat dijadikan sebagai ruang pembangunan (development space) yang lebih luas, dan menghasilkan komoditas, produk, dan jasa kelautan baru (emerging) seperti farmasi, energi, mineral, dan tanaman pangan,” ujar Guru Besar IPB University tersebut.
Prof Rokhmin menerangkan mengungkapkan bahwa fakta bahwa sejak Revolusi Industri Pertama (1753) sampai sekarang; 85% transportasi komoditas dan produk dunia itu melalui laut, sekitar 45% total barang (komoditas dan produk) yang diperdagangkan di dunia diangkut oleh ribuan kapal melalui ALKI (Alur Laut Kepulaun Indonesia), sekitar 60% penduduk dunia dan Indonesia bermukim di wilayah pesisir, dan pergeseran mesin ekonomi dunia (the power house of the world economy) dari Poros Atlantik ke Poros Asia-Pasifik. Atas dasar tersebut, peran dan kontribusi kemaritiman bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa Indonesia akan semakin sentral dan strategis.
“Dari perspektif kemaritiman, Indonesia sebagai PMD (Poros Maritim Dunia) identik dengan Indonesia Emas dimana dalam tataran filosofis PMD berarti reorientasi paradigma (platform) pembangunan bangsa, dari berbasis daratan (land-based development) menjadi berbasis kelautan (marine-based development),” kata Dosen Kehormatan Mokpo National Korea Selatan tersebut.
Sementara dalam Tataran Praktis, lanjutnya, PMD bermakna menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang maju, adil-makmur dan berdaulat berbasis ekonomi kelautan, hankam dan budaya maritim serta mampu menjadi a role model (teladan) dunia dalam berbagai bidang kelautan seperti pendidikan, IPTEK, infrastruktur, ekonomi, hankam, dan tata kelola kelautan (ocean governance).
“Pertama, dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah ke dominasi sektor manufaktur (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable),” terangnya.
Kedua, modernisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan ESDM) secara ramah lingkungan dan berkelanjutan. “PDB yang selama ini secara dominan disumbangkan oleh konsumsi (56%) dan impor (20%) harus dibalik, yakni invetasi dan ekspor harus menjadi kontributor yang lebih besar (> 70%),” tandasnya.
Ketiga, semua unit usaha (bisnis) harus merapkan: (1) economy of scale; (2) Integrated Supply Chain Management System, baik pada tingkat nasional maupun global; (3) inovasi teknologi mutakhir (Industry 4.0); dan (4) prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development).
Adapun Kebijakan dan Program pembangunan kelautan antara lain penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI meliputi penyelesaian batas wilayah laut berdasarkan pada UNCLOS 1982 dengan 10 negara tetangga; penguatan dan pengembangan sarpras hankam laut; dan peningkatan kesejahteraan, etos kerja, dan nasionalisme aparat.
“Penguatan dan pengembangan diplomasi maritim. Revitalisasi (peningkatan produktivitas, efisiensi, daya saing, inklusivitas, dan sustainability) seluruh sektor dan bisnis ekonomi maritim yang ada sekarang (existing),” ungkap Ketua Dewan Penasehat Masyarakat Perikanan Nusantara itu.
Pengembangan sektor dan bisnis ekonomi maritim konvensional (established sectors) di wilayah pesisir dan laut baru, seperti: perikanan tangkap, perikanan budidaya, pariwisata bahari, dan industri maritim.
“Pengembangan sektor-sektor ekonomi maritim baru (emerging sectors), seperti: industri bioteknologi kelautan, shale and hydrate gas, fiber optics, deep sea mining, marine-agriculture, dan deep sea water industry,” katanya.
Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (kemakmuran) baru di: (1) 8 Provinsi Kepulauan, (2) wilayah pesisir sepanjang ALKI, (3) pulau-pulau kecil, dan (4) wilayah perbatasan, dengan model Kawasan Industri Maritim Terpadu berskala besar (big-push development model).
Untuk menjadikan sektor kelautan sebagai lokomotif perekonomian nasional menuju Indonesia Emas 2045, Prof Rokhmin mengatakan semua unit usaha sektor Ekonomi Kelautan harus menerapkan: (1) skala ekonomi (economy of scale); (2) integrated supply chain management system; (3) inovasi teknologi mutakhir (Industry 4.0) pada setiap mata rantai suplai, dan (4) sustainable development principles (Blue Economy).
“Seluruh proses produksi, pengolahan (manufakturing), dan transportasi harus secara gradual menggunakan energi terbarukan (Zero Carbon): solar, pasang surut, gelombang, angin, biofuel, dan lainnya,”tandasnya.
Kemudian, eksplorasi dan eksploitasi ESDM serta SDA non-konvensional harus dilakukan secara ramah lingkungan. Pengelolaan lingkungan: (1) tata ruang, (2) rehabilitasi ekosistem yang rusak, (3) pengendalian pencemaran, dan (4) konservasi keanekaragaman hayati (biodiversity).
Mitigasi dan adaptasi terhadap Global Climate Change, tsunami, dan bencana alam lainnya. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, Penguatan dan pengembangan R & D guna menguasai, menghasilkan, dan menerapkan IPTEKS. Penciptaan iklim investasi dan Ease of Doing Business yang kondusif dan atraktif. Peningkatan budaya maritim bangsa.
“Kebijakan politik-ekonomi (fiskal, moneter, otoda, hubungan pemerintah dan DPR, penegakkan hukum, dll) yang kondusif: Policy Banking (Bank Maritim) untuk sektor-sektor ekonomi kelautan,” tegasnya.
