MONITOR, Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) yang dikomandoi Zulkifli Hasan telah merapatkan dukungan ke Istana. Bahkan, politikus yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan amandemen UUD menjadi pembahasan saat Presiden Jokowi mengadakan rapat bersama petinggi parpol koalisi.
Menyikapi pembahasan tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai amandemen UUD bukanlah sesuatu yang haram, namun ide tersebut sangat berbahaya.
“Memang evaluasi harus selalu dilakukan, amandemen juga bukan sesuatu yang haram. Tapi dalam kondisi isu tiga periode sudah berkembang serta perimbangan koalisi dan oposisi yang jomplang, ide amandemen amat bahaya,” ucap Mardani Ali Sera, dalam keterangannya, Kamis (2/8/2021).
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini memprediksi diskursus yang berkualitas tidak akan terjadi ketika didominasi oleh parpol pendukung pemerintah.
Namun menurut Mardani, setidaknya ada dua syarat untuk amandemen. Pertama, elit harus bijak, tidak berpikir untuk kelompok apalagi kepentingan pribadi. Kedua, rakyatnya cerdas.
“Seperti revisi UU KPK dan Omnibus Law, konsultasi dan diskursus publik nya tidak terjadi dengan baik. Jika ini dipaksakan, kian membuat masyarakat terpendam,” tandasnya.
