MONITOR, Jakarta – Anggaran bagi penanganan pandemi Covid-19 di sektor kesehatan dan perlindungan sosial mulai dipangkas pada tahun 2022 mendatang. Kebijakan ini diambil lantaran pemerintah merasa optimis dapat menekan laju tambahan kasus corona.
Pemangkasan anggaran ini disoroti Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera. Ia menilai kebijakan ini sesungguhnya tidak tepat.
“Menurunkan anggaran tersebut tidak tepat. Belum ada data dan prediksi yang membuktikan tentang ketercapaian herd immunity pada tahun depan,” kata Mardani Ali Sera dalam keterangannya, Kamis (19/8/2021).
Ia menilai penanganan pandemi serta pemulihan sektor ekonomi Tanah Air masih ‘oleng’. Bahkan menurutnya pemerintah masih terlihat gagap dalam menyusun skala prioritas dan tidak peka terhadap situasi saat ini.
“Data mengenai porsi dan level antibodi Covid-19 di masyarakat pun belum dimiliki pemerintah. Data yang amat krusial bagi pemulihan orang dan ekonomi,” terang Mardani.
“Jika ini saja tidak diketahui, risiko eskalasi kasus baru ketika memulihkan pergerakan orang akan amat tinggi,” sambung Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini.
Ditambahkan Mardani, belum lagi cakupan vaksinasi dalam negeri yang masih di bawah rata-rata dunia yang mencapai 23,6%. Diketahui, saat ini cakupan vaksinasi penuh di Indonesia masih sekitar 10,4%/ 28 juta orang.
