MONITOR, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi melakukan kerja sama pembangunan antardaerah melalui Misi Dagang dan Investasi. Kolaborasi ini dibagi dalam tiga bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS), yakni Kerja Sama Industri dan Perdagangan, Rencana Komunitas Kebutuhan Pangan, serta Pemesanan dan Pembelian.
Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan, Jakarta telah menyumbang sekitar 17-18% aktivitas perekonomian di Indonesia untuk dikontribusikan ke seluruh Tanah Air. Di sisi lain, ia menjelaskan bahwa Jakarta adalah kota jasa yang memiliki ketergantungan pada komoditi dari luar daerah, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar amat tinggi.
“Jika dihitung, bisa lebih dari 98% dari pasokan kebutuhan pangan disuplai dari luar Jakarta,” kata Anies Baswedan dalam acara tersebut, Kamis (3/6/2021).
Ia menuturkan kerja sama ini sangat mendasar dan penting dengan berlandaskan keadilan bagi setiap kalangan, agar semua pihak terpenuhi kesejahteraannya, dan proses kegiatan pasar pun dapat berjalan dengan baik serta efisien.
Di Pemprov DKI Jakarta sendiri, jelas Anies, terdapat pembagian tugas, yakni SKPD mengelola demand, sedangkan BUMD mengelola supply, untuk memastikan ukuran, jumlah, serta lokasinya. Sehingga, distribusi pasokan untuk kebutuhan warga Jakarta lebih optimal dan efisien.
Dalam kesempatan itu, Anies pun mengapresiasi Jawa Timur sebagai salah satu daerah produsen kebutuhan pangan di Jakarta, terutama kegiatan misi dagang dan investasi.
“Kita menginginkan hal ini agar makin hari pasar yang ada di Jakarta makin bisa terpenuhi dengan baik. Lalu, indikasi paling sederhana dari bertemunya pasokan dengan kebutuhan secara baik adalah ketika ada stabilitas harga, ada inflasi yang terkendali di Ibu Kota, maka dampaknya se-Indonesia,” tukas Anies.
“Semoga pertemuan ini manfaatnya bisa dirasakan semua rumah tangga di Jakarta dan Jawa Timur,” sambungnya.
