MONITOR, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
Menurut La Nyalla, salah satu solusinya yakni memberikan tunjangan bagi guru honorer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Setidaknya pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana tunjangan daerah bagi guru honorer yang bersumber dari APBD,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin (15/2/2021).
Hal itu disampaikan La Nyalla saat menyoroti kasus pemecatan guru honorer yang bertugas di SD 169 Sadar, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, karena mengunggah slip gajinya sebesar Rp700 ribu di media sosial.
La Nyalla menyatakan keprihatinannya atas kasus tersebut, dan meminta agar kasus serupa tak terulang di kemudian hari.
La Nyalla juga meminta kepada pemda di seluruh Indonesia untuk mengkaji permasalahan kesejahteraan guru honorer dan memperlakukan mereka dengan cara yang lebih arif.
Menurut La Nyalla, gaji yang diterima guru honorer memang jauh di bawah standar kelayakan. Untuk itu, La Nyalla meminta kepada pemerintah pusat dan pemda untuk betul-betul memperhatikan kesejahteraan guru honorer.
“Pasti dapat dialokasikan dana yang wajar bagi guru honorer. Pemerintah wajib memperhatikan masalah ini dan menuntaskannya dengan segera,” ujarnya.
Di sisi lain, La Nyalla juga memberi perhatian khusus terhadap persoalan pemberian bantuan tunjangan khusus guru non Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau dana bantuan guru honorer agar benar-benar tersalurkan seutuhnya kepada mereka.
“Jangan ada pemotongan karena hak mereka sudah kecil. Saya minta persoalan hak dan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer agar benar-benar menjadi perhatian bersama dan segera dicarikan solusinya,” katanya tegas.
