MONITOR, Jakarta – Indonesia saat ini menjadi negara dengan pendapatan menengah atas yakni USD 4.050 atau hanya selisih USD 4 dari batas kriteria negara dengan pendapatan menengah atas yaitu USD 4.046. Namun, secara teknologi Indonesia masih di level ketiga dalam klasifikasi negara berdasarkan indeks pencapaian teknologi di tahun 2015.
Pada tahun 2019, Indonesia hanya berada di urutan ke 85 dari 129 negara dalam global innovation index. Di tingkat ASEAN Indonesia berada diurutan ke-7. Untuk keluar dari zona ini Indonesia harus bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen. Namun tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mencapai 5 persen. Tetapi pandemi Covid-19 ini membuat perekonomian Indonesia terjun bebas hingga minus 5,23 persen.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB yang juga Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof Rokhmin Dahuri mengatakan Indonesia bisa keluar dari zona tersebut dan menjadi negara maju hanya dengan memanfaatkan potensi maritim yang dimiliki sebagaimana tujuan awal dibentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tujuan awalnya menjadi penopang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Lewat pengelolaan yang baik dan maksimal, sektor maritim ini bisa membuat Indonesia menjadi naik kelas,” kata Rokhmin Dahuri saat menjadi narasumber dalam Orasi Ilmiah Peringatan Hari Maritim Nasional Ke-56 Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi secara virtual pada Rabu (23/9/2020).
“Kementerian maritim ini dibuat untuk kemajuan SDM yang unggul dan ekonomi agar Indonesia menjadi poros maritim dunia,” tegas Rokhmin yang saat ini menjabat Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2019-2024 Bidang Riset dan Daya Saing tersebut.
Rokhmin Dahuri menyayangkan dalam kurun lima tahun terakhir, pembangunan sektor maritim tidak diserahkan kepada ahlinya, padahal menurutnya visi Presiden Jokowi sudah sangat bagus menjadikan Indonesia sebagai poros maritime dunia. “Sayangnya lima tahun terakhir kemarin lebih banyak ngurusi aspek lingkungannya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, bakar, tenggelamkan sementara sektor ekonomi terabaikan,” ungkapnya.
Hari Maritim Nasional yang jatuh pada hari ini, Rabu, 23 September 2020, telah ditetapkan Presiden Pertama RI, Soekarno berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 249 Tahun 1964.
Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, Indonesia merupakan negara kedaulatan terbesar di dunia yang memiliki 17 ribu pulau serta 6,4 kilometer persegi total perairan Indonesia.
“Potensi kelautan dan kejayaan maritim Indonesia yang besar ini membuat Presdien pertama RI, Bung Karno menyerukan “Kembalilah menjadi bangsa Samudera” dan memutuskan, menjadikan hari ini, 23 September sebagai Hari Maritim Nasional pada 56 tahun yang lalu,” ujarnya.
Luhut menyampaikan, semua warga Indonesia untuk selalu menjadikan maritim Nasional sebagai kebanggan Negara. “Dengan mengusung tema membangkitkan kembali jati diri bangsa maritim sebagai basis pembangunan berkelanjutan, saya Luhut Binsar Pandjaitan mengajak semua warga Indonesia menjadikan maritim Nusantara kebanggaan kita semua,” tegasnya.
