MONITOR, Jakarta – Langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meminjam uang Rp Rp 12,5 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), sepertinya belum mendapat restu dari anggota DPRD DKI Jakarta. Buktinya, salah seorang mitra kerja Anies menyebut terlalu gegabah melakukan pinjaman tersebut.
“Saya kira terlalu gegabah ya. Sebab, dengan pinjaman sebesar itu, tentunya ada konsekuensi bunga yang tidak sedikit. Dan justru ini nantinya akan menjadi beban APBD DKI,” ujar Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Jupiter.
Menurut Jupiter, dengan nilai pinjaman Rp 12,5 triliun, setiap bulannya Pemprov DKI harus membayar bunga kurang lebih sebesar Rp 62,5 miliar, dengan asumsi bunga pinjaman terendah 0,5 persen.
“Jadi kalau bunga pinjamannya 0,5 persen dikalikan 12 bulan, berarti 6 persen per tahun. Artinya, dari 12,5 triliun itu pemda nantinya wajib membayar bunga Rp 62,5 miliar setiap bulan. Kalau dikalikan 10 tahun, maka total bunga yang harus dibayarkan dari pinjaman ini sekitar Rp 7 triliun,” jelas Jupiter.
“Tujuh triliun duit gede bos. Dari pada buat bayar bunga pinjaman, mending buat bantu anak-anak di Jakarta yang putus sekolah karena tak ada biaya. Atau untuk membatu kesehatan warga Jakarta yang tidak bisa bayar Rumah Sakit karena mahal,” sambungnya.
Jupiter pun menyayangkan sikap Anies yang tak pernah berkonsultasi soal keputusannya untuk melakukan pinjaman dengan dewan yang notabanenya sebagai mitra kerja gubernur.
“Yang namanya pemerintahan itu, eksekutif dan legilatif. Oleh karenanya, tidak ada salahnya kami ini diajak bicara sebelum gubernur mengajukan pinjaman. Sebab sebagai mitra gubernur tentunya kami bisa memberikan masukan atau opsi lain. Kami sadar karena Covid-19 ekonomi jadi terpuruk,” tandasnya.
Jupiter mencontohkan, opsi yang dapat ditempuh Pemprov DKI dalam mengatasi keuangan disaat Covid-19, opsi itu diantaranya, memberikan diskon pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 25-30 persen bagi mal-mal di Jakarta dan perusahaan-perusahaan yang terdampak pandemi corona.
“Dengan ada diskon ini, saya yakin para pemilik mal tidak akan menunggak PBB dan bisa bayar cepat karena ada program diskon dengan waktu yang sudah ditetapkan,” imbuhnya.
Lanjutnya, guna mengatasi persoalan ekonomi karena dampak Covid-19, program-program stimulus memang harus dilakukan Pemprov DKI.
“Disaat pandemi sekarang ini kan yang terpenting pemasukan pajak di semua sektor harus ada. Disinilah pentingnya kita berdiskusi, duduk bareng mencari jalan keluar atas kesulitan keuangan pemda saat ini,” terangnya.
Jupiter pun mempertanyakan kontribusi BUMD-BUMD yang selama ini setiap tahun dapat Penyertaan Modal Daerah (PMD), yang duitnya berasal dari uang rakyat. Anies seharusnya mengevaluasi atau audit secara berkala terkait keberadaan BUMD yang tidak berkontribusi terhadap PAD.
“Kalau keberadaan BUMD tidak berdampak baik pada pendapatan daerah buat apa?. Jangan sampai BUMD hanya menggunakan uang rakyat hanya untuk kesejahterakan direksi mereka saja. Tapi tidak memberi manfaat bagi warga Jakarta. Ke depan, saya mau usul stop saja pemberian PMD untuk BUMD,” tegasnya.
Jupiter juga menilai, selama ini menajemrn keuangan pemda di era Anies masih berantakan. Sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan yang fundamental.
