MONITOR, Jakarta – Pemerintah tengah gencar menginisiasi program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera terutama bagi para pekerja berpenghasilan rendah. Meski menuai pro dan kontra, DPP Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) menilai program Tapera ini hampir mirip dengan Program Perumnas di era kepemimpinan Soeharto.
Ketua Bidang Perumahan Rakyat DPP Bapera, Putra Pasay, mengatakan konsep perumahan rakyat harus menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat. Tentunya, kata dia, harus disertai berbagai perbaikan dalan pengelolaannya sehingga tepat sasaran.
“Konsep Perumahan Rakyat memang selayaknya menjadi solusi bagi persoalan kebutuhan perumahan di masyarakat. Sehingga memang perlu terus dilakukan berbagai macam perbaikan aturan dalam pengelolaan programnya sehingga bisa tepat sasaran,” ujar Putra Pasay, dalam keterangannya, Rabu (17/6).
Ditinjau dari aspek aturan pelaksanaannya, ia mengatakan dalam Peraturan pemerintah No 25 Tahun 2020 tentang Tapera belum menetapkan berapa lamanya angsuran dan jumlah angsuran yang masih memberatkan jumlah besarannya, karena dalam aturan tersebut pemerintah akan memotong gaji ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD, dan pegawai swasta sebesar 3% untuk iuran Tapera.
“Jangan sampai persoalan Tapera ini malah menjadi persoalan baru bagi para karyawan, apalagi yang sudah memiliki rumah terkait peruntukan dan sasarannya yang perlu diperjelas kembali,” tandas Ketua DPP KNPI ini.
Apalagi, ditengah carut marutnya kondisi perekonomian Indonesia akibat wabah Covid-19, Putra menyarankan perlu ada analis sasaran program dengan melakukan pendekatan pada kebutuhan rakyat dan kemampuan keuangan rakyat saat ini.
“Saya selaku Ketua Bidang Perumahan Rakyat DPP Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) mengharapkan Perlu dilakukan kembali kajian terkait perumahan rakyat ini, apalagi ini adalah kebijakan Pemerintah yang harus di laksanakan semua pihak, negara harus benar-benar hadir sebagai solusi atas kesejahteran dan ketimpangan sosial di masyarakat,” pungkasnya.
