MONITOR, Jakarta – Fraksi PAN DPR RI menyambut baik sikap pemerintah yang tanggap untuk menunda pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Wakil Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan pembahasan RUU tersebut sudah tidak bisa dilanjutkan lagi.
“Berkenaan dengan itu, sudah selayaknya DPR menindaklanjutinya. Artinya, pembahasan RUU Haluan Idelogi Pancasila itu memang sudah tidak bisa dilanjutkan lagi,” kata Saleh Daulay kepada awak media, Selasa (16/6).
Dikatakan dia, pembuatan suatu produk UU akan berjalan dengan baik jika ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Sehingga, imbuhnya, jika sejak awal sudah ada satu pihak yang meminta ditunda, berarti pembahasannya tidak akan berjalan mulus.
“Perlu penyamaan persepsi dan pandangan lagi. Masih butuh waktu,” sebut dia.
Menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut pemerintah meminta agar pembahasannya ditunda merupakan bahasa halus.
“Itu kan bahasa halus. Sama saja, pemerintah meminta agar pembahasan dihentikan. Apalagi, pemerintah menyebut mau fokus mengurus penanganan covid-19,” papar anggota komisi IX DPR itu.
Ia menyakini jika pernyataan Menkopolhukam itu didasarkan atas respon masyarakat terhadap RUU HIP tersebut. Sebab, sampai sejauh ini, gelombang kritik dan penolakan sudah terdengar nyaring.
“Sikap yang paling bijak dalam merespon suara-suara masyarakat tersebut adalah menghentikan atau menunda pembahasannya,” pungkas legislator dari Dapil Sumut II itu.
