MONITOR, Jakarta – Komunikasi publik pemerintah terkait penanganan pandemi covid-19 terus menjadi sorotan. Ketidakonsistenan dan saling tumpang tindih serta minimnya koordinasi antar sektor menjadikan kebijakan pemerintah membingungkan serta berakibat fatal pada meningkatnya kriaia kepercayaan masyarakat.
“Kita harus jujur menilai bahwa komunikasi kebijakan publik pemerintah di masa pandemi ini sangat membingungkan. Lihat saja bagaimana penerapan status PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Kenapa? Karena pesan yang diterima publik terkait aturan PSBB itu sendiri membuat bingung dan kadang saling bertentangan satu sama lain misal antar kementerian atau lembaga, belum lagi ada pertentangan kebijakan juga dengan pemerintah daerah,” kata Analis Media dan Kebijakan Publik, Syukron Jamal dalam diskusi online Forum Monitor yang bertajuk ‘Carut Marut Komunikasi dan Kebijakan Publik di Masa Pandemi, Senin (18/5).
Menurut Syukron, banyak pejabat publik yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyampaikan pernyataan ke media juga menjadi blunder dalam penanganan Covid-19 oleh pemerintah sehingga terkesan tidak terkoordinir dengan baik. “Prinsip kehati-hatian dan koordinasi antar sektor tentu penting di masa pandemi ini. Jangan sampai salah bicara sehingga menimpulkan polemik dan kepanikan di masyarakat,” terangnya.
Disisi lain Syukron juga mengapresiasi pemerintah dalam beberapa kesempatan tanggap menjawab kritik terkait komunikasi publik dengan membatasi pihak-pihak yang tidak berkompeten, kontroversial dan bukan bidangnya untuk irit berbicara ke publik. “Ya, kalau tidak berkompeten atau kebijakannya belum matang saya kira lebih baik jangan bicara ke publik terkait pandemi ini,” tegasnya.
Syukron menambahkan jika pandemi covid-19 telah berpengaruh pada banyak aspek kehidupan masyarakat. Tidak hanya kesehatan tetapi sosial ekonomi sehingga pesan atau kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Ia pun menyarankan sebelum kebijakan disampaikan ke publik, baiknya pemerintah melakukan kajian lebih dalam meminta masukan para ahli dan mengkoordinasikan dengan sektor terkait.
“Kondisi pandemi ini kita tahu berimbas tidak hanya ke persoalan kesehatan tapi juga ke sosial dan ekonomi. Di saat seperti ini, pemerintah harus lebih sensitif betapa sulitnya masyarakat kita. sangat disayangkan jika komunikasi kebijakan publik membuat masyarakat tambah ruwet,” kata Syukron
Syukron pun menilai, komunikasi kebijakan pemerintah akan memberikan kesan yang menunjukkan inkompeten pemerintah dalam mengelola negara. Meskipun, ia menyadari bahwa kebijakan yang ditelurkan pemerintah tidak sepenuhnya salah.
“Kebijakannya sendiri tidak semua salah saya kira karena pemerintah dalam menelurkan kebijakan pasti mempertimbangkan banyak hal. Misal soal protokol new normal karena pertimbangan aktivitas ekonomi masyarakat misalkan. Ini sudah diwacanakan tapi seperti apa konsep dan pelaksanaanya belum jelas sehingga publik menilai ini pemerintah tidak konsisten karena PSBB saja masih berjalan dan belum jelas seperti apa hasilnya. Lalu apakah kita sudah melewati masa puncak pandemi sehingga kok ujug-ujug new normal saja. Dengan pola dan gaya komunikasi publik pemerintah ini kok mengesankan ketidakkompetennya dalam mengelola negara,” pungkasnya.
