MONITOR, Jakarta – Kebijakan pemerintah pusat dalam mengirim paket sembako menggunakan layanan jasa pos, mengundang reaksi dan kritik dari berbagai kalangan, termasuk partai politik.
Partai Gerindra Jakarta misalnya. Partai besutan Prabowo Subianto ini menyebut pembagian paket sembako melalui pos tersebut menjadi bukti seakan pemerintah pusat tak percaya dengan adanya perangkat atau pengurus RT/RW.
“Yang tahu kondisi masyarakat yang sebenarnya itu adalah RT/RW. Ditangan RT/RW itu data masyarakat tak mampu dan mampu semuanya ada. Jadi kenapa harus gunakan pos untuk membagikan sembako,” ujar Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, M Taufik, kepada wartawan melalui saluran telponnya.
Wakil Ketua DPRD DKI ini pun menyarankan kepada pemerintah pusat, melalui Kementrian Sosial (Kemensos), untuk mengevaluasi kembali kebijakan mengirim paket sembako lewat pos tersebut.
“Saya sangat yakin tambah amburadul, kalau seadainya pemerintah pusat melalui Kemensos tetap melaksanakan pembagian paket sembako lewat pos,” terangnya.
“Tanpa melalui pos, pembagian sembako oleh Kemensos sudah berantakan. Apalagi lewat pos,” tegas Taufik.
Ketua Korps Alumni KNPI DKI Jakarta ini pun menyarakan agar Kemensos dalam membagikan paket sembako memberdayakan perangkat ataupun pengurus RT/RW saja.
Sebab lanjut Taufik, ketika di lapangan pun nantinya para tukang pos akan tanya RT/RW ketika mereka akan memberikan sembako ke warga.
“Kalau mau membedakan bantuan Kemensos dengan bantuan Pemprov DKI yang disalurkan melalui RT/ RW sebaiknya bedakan saja kemasannya. Jangan malah pengatarannya yang dibedakan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pemerintah pusat, melalui Kemensos, mendistribusikan paket sembako bagi 1,2 juta keluarga di DKI Jakarta yang terdampak COVID-19.
Pemerintah pun menunjuk PT Pos Indonesia (Persero) untuk mendistribusikan paket sembako tersebut dan distribusi akan dilakukan sampai tiga bulan ke depan.
, untuk mengevaluasi kembali kebijakan mengirim paket sembako lewat pos tersebut.){kind=link}