MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Zainuddin Malikin meminta Presiden Jokowi untuk mempertegas implementasi dari pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam upaya penanganan Covid-19 yang hingga saat ini belum mampu dihentikan pemerintah.
Hal itu dikarenakan, terus bertambahnya korban jiwa akibat terajngkit wabah Wuhan tersebut. Berdasarkan data BNPB update, pada 4 April 2020 pukul 12:00 WIB sebanyak 2.092 orang positif corona, 150 sembuh, dan angka yang meninggal 191.
“Pemerintah Indonesia perlu lebih tegas menjalankan pilihannya melakukan PSBB yang telah dibuatkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Tidak masalah kalau tidak mau pakai istilah lockdown,” kata Zainuddin dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (5/4).
Mau pakai apapun istilahnya, sambung dia, disaat seperti sekarang yang dibutuhkan adalah ketegasan di lapangan. Jangan hanya masyarakat saja di minta disiplin. Akan tetapi, sesalnya, justru pemerintahnya juga harus disiplin menjalankan pilihan protokol kesehatan yang ditetapkan.
“Jangan terjadi lagi, pemerintah hanya tegas kepada warganya sendiri, tetapi tidak tegas mencegah masuknya pendatang. Pemerintah daerah tertentu ingin melakukan karantina wilayah, sementara pemerintah pusatnya punya pilihan lain, membuat daerah lain ragu-ragu,” ujar politikus PAN itu.
Dengan PSBB, lanjut dia, seharusnya bisa menjalankan semua protokol kesehatan dengan baik. Mulai dari kebiasaan menggunakan alat pelindung diri (APD), melaksanakan social and physical distancing.
Sebab, ia meyakini, masyarakat di daerah merah, kuning maupun hijau semua tergerak untuk melakukan penghentian pergerakan dan pengumpulan massa dalam berbagai kegiatan seperti olah raga, sosial dan budaya. Pertokoan ditutup, kecuali pasar tertentu dan toko swalayan.
“Pastikan pendidikan semua jenjang dan pelatihan diliburkan. Dikeluarkan juga larangan bepergian ke luar negeri, dan masuknya pendatang maupun wisatawan asing. Pastikan tenaga medis yang di garda depan merasa aman merawat pasien,” ucapnya.
“Dalam hal kegiatan keagamaan, pemerintah bisa membantu masyarakat menjalankan maklumat berbagai organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, MUI dan organisasi keagamaan lainnya yang meminta umatnya untuk menghentikan kegiatan keagamaan berjamaah selama masa darurat,” pungkas dewan darin Dapil Jawa Timur X Gresik Lamongan itu.
