MONITOR, Jakarta – Pembatasan transportasi publik yang diberlakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuai sorotan. Pasalnya, langkah antisipatif yang diambil Gubernur DKI Anies Baswedan itu justru menghambat aktifitas masyarakat ibukota yang tetap bekerja ke kantor.
Pembatasan jumlah transportasi massal seperti Bus TransJakarta atau MRT, dan durasi pemberangkatan setiap 20 menit justru membuat antrian panjang. Terkait hal ini, Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari protes.
Melihat kondisi yang memprihatinkan ini, Eva meminta agar Anies kembali mencabut kebijakan pembatasan frekuensi transportasi publik di ibukota. Politikus asal Nganjuk, Jawa Timur, ini menilai kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah belum disambut baik oleh sejumlah pihak.
“Demi Allah mas Gubernur Anies Baswedan, mohon cabut kebijakan pembatasan frekwensi transportasi di DKI. WFH belum direspon semua sektor, kasihan para pekerja,” ujar Eva Sundari dalam keterangannya, Senin (16/3).
Eva menyatakan, imbauan agar publik menjaga jarak dan mengurangi intensitas di luar belum efektif. Ia pun meminta agar transportasi umum di Jakarta kembali dinormalkan.
“Social Distancing gak efektif tanpa kebijakan transportasi yang responsif. Segera normalkan untuk jam pergi dan pulang kantor,” imbuhnya berharap.
