MONITOR, Yogyakarta – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menggelar bimbingan teknis pembiayaan dana bergulir syariah di Kota Yogyakarta.
Pelatihan itu, lantaran masih banyaknya proposal pembiayaan dana bergulir yang ditolak.
Demikian disampaikan Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Fitri Rinaldi dalam keterangan tertulisnya, dimuat Minggu (1/3).
“Karena dari pengalaman saya coaching tahun lalu di Yogyakarta juga, dari 8 koperasi yang berpotensi menjadi mitra kami, empat proposal di antaranya tidak disetujui,” kata dia.
Sebenarnya, sambung dia, permasalahan ada pada kelembagaan koperasi tersebut, di mana proses perubahan statusnya dari Koperasi Serba Usaha menjadi KSPPS belum rampung. Serta masalah tingkat Non Performing Financing (NPF/pembiayaan bermasalah) yang tinggi.
Oleh karena itu, lanjut Rinaldi, mereka akan semakin sering menyambangi koperasi yang berpotensi menjadi mitra, untuk diberikan bimbingan.
“Sehingga, koperasi yang kami sasar, bisa memenuhi kriteria dan persyaratan LPDB-KUMKM. Dampaknya, proses persetujuan menjadi lebih cepat yang pada akhirnya target kami tahun ini lebih cepat tercapai,” papar dia.
Sebagaimana diketahui, tahun ini LPDB-KUMKM menargetkan penyaluran dana bergulir sebanyak Rp1,85 triliun. Dari nilai tersebut, porsi pembiayaan syariah sebanyak 45 persen atau sebanyak Rp832,5 miliar dan sisanya untuk pembiayaan konvensional.
Seluruh penyaluran dana bergulir tersebut 100 persen akan disalurkan ke koperasi seluruh Indonesia.
Masih dikatakan Rinaldi, menjelang bulan puasa dan lebaran adalah momen yang tepat untuk menjemput bola. Karena dipastikan UKM membutuhkan dana untuk meningkatkan produksi lalu mengambil pembiayaan di koperasi.
“Target kami tiga bulan pertama ada pengajuan dana bergulir sebanyak Rp250 miliar yang disetujui. Jadi di November nanti saya maunya tidak bicara lagi tentang penyaluran, tapi soal evaluasi dana bergulir di 2021,” pungkas dia.
