MONITOR, Jakarta – Wacana pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang akan mengirimkan tim dalam rangka memonitor langsung 689 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS dibeberapa negara, seperti Suriah dan Turki menuai tanggapan.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, misalnya. Mestinya, kata Hasanudin, tindakan pendataan dilakukan secara tertutup saja.
“Kalaupun mau membuat tim, lakukan secara tertutup. Tak perlu diumumkan ke publik,” kata Hasanuddin kepada wartawan, Jumat (14/2).
Tidak hanya itu, Hasanuddin mengaku tidak mengerti dengan pola pikir KSP yang mempublikasi soal pembentukan tim ke ruang publik.
Karena, politkus PDIP ini berpandangan, bila dilakukan secara terang-terangan kombatan ISIS ini pastinya akan bersembunyi dan menghindar, lantaran tidak akan bisa masuk lagi ke Indonesia.
“Hemat saya kurang pas bila dipublikasikan. Lebih baik lakukan secara tertutup dengan melibatkan aparat intelejen,”tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut pendataan dilakukan untuk memverifikasi jumlah WNI kombatan ISIS yang tersebar di beberapa negara.
Verifikasi dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan pemerintah dalam rangka mencegah mereka masuk kembali ke Indonesia.
“Dari jumlah 689 anak-anak , ibu-ibu, dan kombatan akan didata dengan baik. Setelah kita data pasti kita akan mewaspadai tempat-tempat yang menjadi titik ‘perembesan’, kita sudah antisipasi dengan baik, maka dari imigrasi, dan seluruh aparat yang berada di border, perbatasan, akan memiliki awareness yang lebih tinggi,” tandasnya kepada wartawan.
