MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku pihaknya masih menunggu penyerahan draft RUU Omnibus Law di bidang Perpajakan dari pemerintah. Puan mengatakan, DPR siap kejar target untuk menyelesaikan RUU tersebut.
“Saya minta ke Menkeu untuk mengikuti mekanisme pembahasan di DPR dan menunggu surat Prolegnas dari DPR diterima Presiden. Untuk menyatakan Prolegnas 2020 terkait Omnibus Law, Pemerintah melalui Kemenkeu dan Kemenko Perekonomian akan menyerahkan draf ke DPR nantinya,” ujar Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (30/1).
Puan mengingatkan, jangan sampai RUU ini membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Ia berharap, pemerintah mampu menyelesaikan pembahasan Omnibus Law sesuai aturan yang berlaku.
“Jangan sampai menyalahi aturan. Kalau bisa secepat mungkin sesuai draf, apakah draf terkait pasal-pasal itu kemudian disosialisasikan dengan baik, sehingga tidak ada kegaduhan,” imbuh Politisi PDI Perjuangan ini.
Lagi-lagi ia mengingatkan, tujuan dibentuknya RUU Omnibus Law ini semata-mata untuk meningkatkan investasi dan lapangan kerja, yang mana itu sangat dibutuhkan masyarakat.
“Visi Omnibus Law untuk membuka lapangan kerja dan investasi. Meskipun saya belum menerima drafnya, tapi saya tahu agar investasi menggeliat,” tandasnya.
