MONITOR, Jakarta – Peneliti Indonesia Public Institut (IPI), Miartico Gea menilai alasan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemESDM) terkait wacana kenaikan harga gas elpiji 3 Kg (melon) mengada- ada.
Seperti diketahui, melalui kebijakan itu pemerintah berharap subsidi elpiji 3 Kg bisa lebih tepat sasaran kepada penerima manfaatnya kepada masyarakat miskin.
Berdasarkan survei Kementerian ESDM, rata-rata masyarakat miskin menggunakan 2-3 tabung gas Elpiji 3 Kg per bulannya. Dengan begitu, nantinya pembelian tabung keempat dan seterusnya oleh masyarakat miskin tidak lagi disubsidi.
“Skema seperti ini menurut saya tidak terukur cenderung mengada-ada, sebab tidak semua orang miskin menjadi penerima bantuan sosial (Bansos),” kata Mico dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/1).
“Penetapan Penerima Bansos di desa-desa saja penuh dengan manipulasi tergantung selara para penguasa,” tambahnya.
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan dengan skema yang justru dinilai publik jaya untuk memenuhi hasrat para mafia Migas.
“Pemerintah jangan tunduk dan mengikuti hasrat atau nafsu para mafia gas untuk menindas rakyat atau memeras rakyat dengan cara dilegalkan,” ujar pria kelahiran Nias tersebut.
“Kami minta Presiden Joko Widodo untuk menolak rencana Kementrian ESDM tersebut,” pungkasnya.
