MONITOR, Jakarta – Rencana Menteri BUMN Erick Tohir menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai sebagai salah satu pimpinan di perusahaan plat merah milik Pemerintah terus menuai perhatian di ruang publik.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah misalnya. Ia menyayangkan ide wacana tersebut.
Harusnya, kata Fahri, Erick Tohir sebagai Menteri BUMN tidak memulai dengan orang peseorang. Tapi, harus dimulai dengan strategi dan ide dalam membangun perusahaan plat merah yang kuat kedepannya.
“Setrateginya apa? Baru orangnya dicari. Nah sekarang, dengan mempersoalkan orang perseorang, kalau orang bertanya padahal seharusnya kementerian BUMN dan pemerintah secara umum dalam memilih orang, serta harus ada kejelasan tentang status hukum orang tersebut,” kata Fahri usai menjadi narasumber dalam acara Forum legislasi di Media Center Gedung Nusantara III di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/11).
Apabila status hukumnya bersih, maka menurut mantan wakil ketua DPR RI itu, siapa pun yang ditunjuk, termasuk Ahok harus dibela oleh pemerintah supaya tidak menjadi bulan-bulanan.
“Itu lah yang saya katakan dari awal, tidak boleh ada diskriminasi terhadap orang yang memang secara hukum mendapatkan kepastian sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 bahwa setiap warga negara memiliki pesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Jadi itu saja yang perlu kita jamin,” sebut dia.
Fahri sendiri menyatakan mendukung jika Ahok masuk ke BUMN. Namun dengan catatan, masuknya Ahok ke BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Kalau itu dia (pemerintah-red) bikin clear, belalah sudara Basuki dengan terbuka. Saya akan bela jika itu tidak ada kesalahan. Harus fair dong,” ujar salah satu inisiator Ormas Garbi itu.
“Semua orang di republik ini berhak mendapatkan hak-haknya. Nggak boleh orang selama-lamanya kita siksa,” pungkas Fah
