MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani menganggap, seorang calon Kabareskrim Polri sudah pasti harus mempunyai perjalanan karir di bidang reserse. Sebab, bidang kereserserian merupakan tugas inti dari Kabreskrim.
Namun demikian, Arsul menilai, tidak sebagian karir calon Kabareskrim harus dihabiskan di bidang tersebut. “Seorang Kabareskrim itu tentu ahli dalam teknik-teknik penyidikan. Tapi juga yang paling penting adalah punya kemampuan untuk manajemen penyidikan yang baik,” ujar Arsul kepada media di Jakarta, Sabtu (9/11/2019).
Selain itu, Arsul mengatakan, karena Kabareskrim akan memimpin satuan reserse, maka nantinya calon yang dipilih harus mempunyai ‘leadership’ yang baik.
Di samping itu, lanjut Arsul, karena sekarang ini ada tuntutan masyarakat agar proses-proses penegakan hukum itu dilakukan tidak hanya adil, namun terhadap semua pihak, maka dalam hal-hal tertentu juga dibutuhkan adanya transparansi.
Transparansi dimaksud Arsul adalah dalam aspek keterbukaan perkembangan penanganan kasus-kasus yang menarik dan menjadi perhatian masyarakat. “Bukan keterbukaan materi kasus ya. Karena kalau materi kasus itu adalah rahasia penyidikan itu, kan gak bisa dibuka,” ungkapnya.
“Tetapi perkembangan penanganan kasus itu juga sedapat mungkin di transparansikan kepada masyarakat, dengan memberikan info,” imbuh Sekjen DPP PPP itu.
Arsul pun menekankan agar nantinya calon Kabareskrim harus dapat memaksimalkan peran Divisi Humas Polri. Terkait kriteria yang cocok mengisi jabatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya integritas. Termasuk jika nantinya intitusi Polri memilih dari unsur jabatan pimpinan kepala kepolisian daerah atau Kapolda.
“Ya kalau soal siapa yang mau di (pilih) ini kan kita serahkan ke bapak Kapolri. Masa kita mendikte bapak Kapolri harus ini harus itu. Katakanlah satuan ini atau polda ini, ya enggak lah. Kita berbicara sosoknya saja, tapi jangan bicara soal siapa sosoknya,” tandasnya.
