MONITOR, Jakarta – Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyarankan agar Pemerintah segera melakukan pembenahan terhadap semua data kependudukan masyarakat Indonesia. Hal itu dalam rangka untuk mengakhiri semua polemik yang terjadi, dari soal kenaikan iuran para peserta maupun mengenai kondisi defisit keuangan BPJS Kesehatan.
“Saya sedikit menyumbang pikiran tentang bagaimana cara mengakhiri perdebatan tentang BPJS tentang semua hal yang simpang siur, yang semua pada awalnya tentang data penduduk. Kenapa BPJS itu kacau? Karma dia tdak tau sebenarnya yg ditanggung itu berapa banyak, sementara penduduk kita ini tidak ada datanya secara akurat. Sejak gagalnya proyek e KTP maka seluruh basis dari penilaian kita terhadap jumlah penduduk itu pun juga kacau,” kata Fahri kepada wartawan melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Jumat (8/11).
“Alhasil, kacaulah data orang miskin bahkan kacau data penduduk, kacau data pemilih dan itu lah yang membuat kekacauan dalam Pemilu, termasuk semua mengenai adanya desa fiktif yang mendapat bantuan, semua itu basisnya karena proyek e KTP yang gagal,” tambahnya.
Oleh karenanya, salah satu inisitor Ormas Garbi itu mengusulkan agar pemerintah untuk menyelesaikan pembenahan terhadap kekacauan data kependudukan sebagai akar semua dari permasalahan yang terjadi saat ini. Sehingga, imbuh dia, bila semua data kependudukan terindentifikasi jumlahnya dengan benar, tidak akan ada lagi kerancuan dalam mengambil suatu kebijakan yang berkaitan langsung dengan hajat rakyat Indonesia.
“Sekarang pemerintah harus fokus satu saja, selesaikan dulu e-KTP, tidak perlu bicara lain, terlalu banyak diomongkan padahal tidak pernah diselesaikan.
Bagaimana mewujudkan satu penduduk satu indentitas, satu penduduk satu nomor. Sehingga apapun dia, siapapun dan kemanapun dia, selama masih hidup di atas dunia ini tetap terdata. Begitu dia meninggal data nya hilang, saat ini kan orang meninggal saja masih terdata sebagai orang hidup dan sebaliknya,” papar Fahri.
Ia meyakini, bila pemerintah serius untuk membenahi kekacauan data kependudukan ini maka persoalan terkait dengan data kependudukan tidak akan terulang kembali. Dan itu, secara sendirinya BPS pasti akan mengikuti pembenahan tersebut, termasuk kementerian sosial dengan sendirinya, Kemendagri, KPU, dan Bawaslu akan selesai dengan sendirnya tidak ada lagi Pemilu yang berpotensi curang.
“Tapi kalau tidak diselesaikan akar-nya, maka masalah akan berulang-ulang. Inilah kemudian saya selalu curiga pemerintah tidak mau menyelesaikannya, karena apa? Agar mereka bisa tetap bekerja dan seolah-olah mereka tetap sibuk bekerja padahal persoalannya tidak mereka selesaikan,” pungkasnya.
