MONITOR, Jakarta – Puluhan orang perwakilan karyawan Rumah Sakit (RS) Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, mendatangi Fraksi Gerindra Jakarta. Mereka mengeluhkan soal kesejahteraan mereka yang tak pernah diperhatikan oleh manajemen RS.
Sejak lepas dari pengelolaan Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, ternyata nasib dari para karyawan di RS Haji, Pondokgede, Jakarta Timur semakin tidak menentu. Beberapa hak karyawan terkesan terabaikan seperti gaji, tunjangan hari raya (THR), maupun pesangon menjadi tak terurus dengan baik. Akibatnya, masa depan karyawan semakin tak menentu.
“Kami menuntut kepada pihak manajemen RS Haji agar segera membayarkan gaji, THR maupun pesangon. Saat ini, RS Haji sudah dilikuidasi. Dan kami berharap gubernur DKI Anies Baswedan mau turun tangan menjembatani masalah yang kami alami,” kata Ketua Serikat Pekerja RS Haji Arman Budianto, saat mengadu ke Fraksi Gerindra DPRD DKI, Selasa (17/9/2019).
Rombongan karyawan RS Haji yang menyampaikan uneg-unegnya itu diterima Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani, Wakil Sekretaris Fraksi Yuda Permana, dan Bendahara Fraksi Dr Dian Pratama.
“Bahkan, ada karyawan yang belum dapat THR. Kemudian gaji baru dibayar dua minggu. Padahal kan mereka punya anak istri. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan kami minta Fraksi Gerindra membantu kami mencari solusi soal penghasilan karyawan. Apalagi, ini ada kaitan dengan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta,” ungkap Arman.
Menanggapi keluhan dari karyawan RS Haji ini, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Rani Mauliani mengaku sangat miris dengan nasib yang menimpa kayawan RS Haji tersebut.
“Sebagai ibu rumah tangga, saya pun sangat prihatin kepada nasib yang ibu dan bapak alami. Kami di Fraksi Gerindra DKI yang berjumlah 19 orang ini, akan membantu bapak ibu untuk mendapatkan haknya,” ujarnya.
Dikatakan Rani, sebagai wujud kepedulian fraksinya, dalam waktu dekat pihaknya akan memfasilitasi pihak karyawan dan pengelola RS Haji untuk segera mencari solusi yang terbaik bagi karyawan. Terutama menyangkut gaji yang merupakan hak karyawan. Salah satunya akan menjembatani karyawan untuk bertemu Gubernur Anies Baswedan.
“Semoga saja dalam pertemuan dengan pak Gubernur Anies, diperoleh solusi yang bagus. Artinya, hak-hak karyawan segera dibayar oleh manajemen RS Haji. Ibu-ibu ini kan punya anak yang harus dibiayai. Saya mohon agar hak mereka dibayarkan,” imbuh Rani sedih.
Menyangkut pengelolaan RS Haji kedepannya, Rani belum bisa memberi tanggapan. Karena hal itu menyangkut pemerintah pusat atau Kementrian Agama. Pihaknya sementara ini hanya peduli secara kemanusiaan sambil menunggu proses kelanjutan pengelolaan RS Haji.
