MONITOR, Jakarta – Pemerintahan Presiden Jokowi harus menanggung penuh seluruh pembiayaan terkait dengan pembangunan Ibu kota baru yang rencanannya akan dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Edhy Prabowo kepada awak media, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (27/8).
Masih dikataka dia, pemindahan Ibu kota artinya bicara soal kedaulatan negara, sehingga tidak bisa kemudian pembangunannya diserahkan serta merta kepada pihak swasta.
“Kalau Gerindra maunya 100 persen uang negara, ada faktor pendukung lainnya yang mengikuti itu faktor sekunder. Yang paling utama adalah kebutuhan dasarnya. Ini kan kedaulatan negara masa kita mau serahkan ada swasta membangun negeri kita,” kata Edhy.
Oleh karena itu, ketua komisi IV DPR itu menegaskan, pembangunan Ibu kota adalah kewajiban pemerintah. Sehingga, ada baiknya biaya pembangunan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah sebagai penanggung jawab penuh.
“Karena ini adalah kedaulatan tidak boleh ada kelompok lain, kalau kelompok lain (tentu) setelah standar dasarnya dipenuhi terlebih dahulu,” tandas wakil ketua umum DPP Partai Gerindra tersebut.
