MONITOR, Jakarta – Pemblokiran jaringan telekomunikasi yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Papua dan Papua Barat terus menuai pro dan kontra.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah misalnya. Ia menilai bahwa pemblokiran hanya mengalihkan akar permasalahan terkait dengan kerusuhan yang terjadi di tanah Cendrawasih tersebut.
“Ayo Istana. Jangan bikin rusak suasana. Ngobrol dong. Jangan main blokir saja dan mengalihkan masalah,” kata Fahri, di Jakarta, Minggu (25/8).
Menurut Fahri, seharusnya pemerintah mengajak warga Papua berdialog, bukan memperkeruh suasana dengan cara melakukan pemblokiran akses internet. Karena itu, politikus PKS ini meminta supaya pemerintah segera menyelesaikan permasalahan kerusuhan di Papua.
“Jangan selesaikan masalah dengan menumpuknya di bawah karpet Istana. Nanti bau busuk bikin rusak suasana,” sebut salah satu inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu.
Seperti diketahui, melalui Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8/2019) hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal.
Pembatasan tersebut, menurut pihak Kemenkominfo dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya.
Kemenkominfo juga telah melakukan perlambatan (throttling) akses jaringan internet di beberapa wilayah Papua saat terjadi aksi massa pada Senin (19).
