MONITOR, Jakarta – Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan perlu adanya amademen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara terbatas, terutama terhadap penyusunan kembali garis-garis besar haluan negara (GBHN).
Hal itu menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Suyra Paloh bahwa Indonesia hari ini sudah menganut sistem kapitalis liberal.
“Ya makannya MPR sudah, MPR mengatakan perlunya amandemen terbatas haluan negara untuk haluan negara. Jadi, ada amandemen terbatas (terhadap) UUD 1945, tapi khusus untuk haluan negara,” kata Zulkifli kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (15/8).
“Haluan negara itu salah satunya ekonomi, dan sebagainya masuk ke situ. Filosofi ekonominya harus Pancasila,”lanjutnya.
Masih dikatakan pria yang akrab disapa Zulhas itu, amademen yang difokuskan pada penyusunan GBHN, sebagai wujud mensinkronkan kembali amanat konstitusi dengan apa yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk terhadap nilai-nilai Pancasila.
“Nah memang sekarang ini kan para pengamat mengatakan, pakar, ada inkonsistensi Pancasila, UUD dengan yang terjadi. Gitu ya, ada inkonsistensi, jadi Pancasila bilang begini, yang terjadi sebaliknya, ada itu. Harus kita bunyikan,” sebut ketua umum DPP PAN.
Ia mengatakan bahwa amademen UUD 1945 bukan lagi soal setuju atau tidak, melainkan wacana ini sudah menjadi rekomendasi bagi MPR RI.
“Sudah jadi rekomendasi bukan setuju lagi. Sudah semuanya. Nanti bahan-bahan itu yang sudah jadi akan kita rekomendasi untuk MPR yang akan datang. Sudah nanti sidang terkahir nih masa jabatan periode ini, 27 September, itulah yang akan kita ketok palu menjadi rekomendasi untuk DPR periode yang akan datang, sehingga bisa maju sedikit dari yang lalu,” tukas dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menyebut Indonesia merupakan negara ini telah menganut sistem kapitalis yang liberal. Namun, Indonesia, malu untuk mengakuinya.
Negara ini, kata Surya, selalu mendeklarasikan diri sebagai negara Pancasila lantaran malu-malu kucing untuk mengakui bahwa sistem yang dianut sesungguhnya adalah kapitalis liberal.
”Kita ini malu-malu kucing untuk mendeklarasikan Indonesia hari ini adalah negara kapitalis, yang liberal, itulah Indonesia hari ini,” kata Surya dalam diskusi bertajuk Tantangan Bangsa Indonesia Kini dan Masa Depan di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).
