MONITOR, Jakarta – Anggota DPD RI Fahira Idris berharap, peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 23 Juli 2019 menjadi evaluasi bagi Pemerintahan Presiden Jokowi terhadap upaya, aksi, dan regulasi yang telah digulirkan dalam perlindungan anak.
Menurut dia, selama hampir lima tahun ini, program perlindungan anak tidak mengalami kemajuan yang cukup signifikan.
“Malah dalam beberapa hal, kebijakan Pemerintah malah kontraproduktif untuk melindungi anak dari tindak kekerasan terutama fisik dan seksual. Salah satunya adalah kebijakan memberikan grasi kepada Neil Bantleman terpidana 11 tahun kasus pelecehan seksual anak yang kini sudah bebas,” kata Fahira dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Senin (29/7).
Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan, dirinya mengapresiasi keputusan Presiden yang menjadikan kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa, yang juga setara dengan penangan narkoba dan terorisme pada 2016 silam.
Namun, sambung aktivis perlindungan anak itu menilai keputusan yang salah satunya dilatarbelakangi kasus pemerkosaan anak (YY) oleh 14 laki-laki di Bengkulu ini, tidak diiringi dengan rencana besar atau grand desain perlindungan anak.
Padahal, lanjut Fahira, pengarusutamakan isu perlindungan anak dalam setiap rencana dan program pembangunan nasional terutama dalam bidang pendidikan, sosial ekonomi, dan penegakan hukum menjadi mutlak jika bangsa ini ingin menghilangkan praktik kekerasan terhadap anak.
“Rapor perlindungan anak kita belum mengembirakan atau masih jauh dari harapan. Bangsa besar ini belum punya grand desain perlindungan anak yang komprehensif. Alhasil program perlindungan anak sifatnya masih sporadis dan berjalan sendiri-sendiri,” paparnya.
“Jika ada kasus kekerasan terhadap anak yang di ekspose media barulah persoalan perlindungan anak menjadi perbincangan dan pemerintah sibuk mencari solusinya.”
“Karena sporadis dan berjalan parsial tak heran terkadang lahir kebijakan yang kontraproduktif. Salah satunya pemberian grasi kemarin,” pungkas Senator Jakarta ini.
