MONITOR, Jakarta – Diantara partai politik (parpol) koalisi Adil Makmur, mungkin hanya PKS yang saat ini belum “dilobi” untuk bergabung menjadi partai pendukung pemerintah pasca Pilpres 2019.
Menyikapi hal ini, Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin mengatakan bahwa PKS tak ingin terlalu cepat memberikan keputusan terkait sikap politiknya pasca pilpres.
Dikatakan Suhud, PKS akan menentukan sikap politiknya melalui sidang majelis syura yang direncanakan digelar tahun ini.
“Sikap politik PKS akan ditentukan nanti melalui sidang Majelis Syura PKS yang Insya Allah akan dilaksanakan tahun ini,” ujar Suhud.
Lantas apakah PKS siap mengambil langkah oposisi disaat parpol di koalisi Adil Makmur berpaling semua kepada koalisi pemerintah?
Dijawab Suhud, kalau keputusan Majelis Syura menentukan harus tetap oposisi meski itu harus berjalan sendiri, bagi PKS itu tidak masalah.
Suhud melanjutkan, ketika PKS mengambil sikap oposisi, sebenarnya PKS tak sendiri melainkan ada jutaan rakyat Indonesia yang siap bersama PKS untuk tetap memberi kritik dan saran positif terhadap jalannya roda pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin untuk Indonesia yang lebih baik.
“Ketika kami harus tetep di jalur oposisi. Kami yakin ada jutaan masyarakat Indonesia bersama kami untuk tetap konsisten mengawasi jalannya roda pemerintah,” terangnya.
Ia menjelaskan, PKS juga tidak masalah jika terdapat partai politik yang akhirnya memilih bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, seperti yang kemungkinan besar terjadi kepada Gerindra.
“Setelah koalisi pilpres bubar setiap partai berhak tentukan sikap masing-masing. Kami menghormati pilihan politik masing-masing partai dalam koalisi,” pungkasnya.
