Komisi VII DPR RI Tinjau PRSU 2026, Dorong Penguatan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan UMKM Sumatera Utara

MONITOR, Medan – Komisi VII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) pada 9–11 Juli 2026 untuk meninjau penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 sekaligus mengevaluasi sinergi pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi VII DPR RI berdialog dengan Gubernur Sumatera Utara, Wali Kota Medan, jajaran PT PPSU, serta para pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, rombongan juga meninjau langsung kawasan PRSU yang menjadi pusat penyelenggaraan pameran pembangunan, bazar UMKM, festival kuliner, pertunjukan seni budaya, hingga berbagai kegiatan ekonomi kreatif.

Komisi VII DPR RI menggali berbagai informasi mengenai tata kelola PT PPSU sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola kawasan PRSU, kesiapan penyelenggaraan PRSU 2026, serta peluang kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian UMKM dalam memperkuat ekosistem ekonomi daerah.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa penyelenggaraan PRSU harus terus ditingkatkan kualitas dan gaungnya agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

“Penyelenggaraan PRSU tahun depan harus lebih semarak lagi. Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian UMKM sebagai mitra Komisi VII DPR RI harus memberikan dukungan penuh,” ujar Evita.

Tahun 2026 menjadi momentum istimewa bagi PRSU karena menandai penyelenggaraan yang ke-50 dengan mengusung tema “Harmoni Emas”. Selama satu bulan pelaksanaan, PRSU menghadirkan pameran pembangunan dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, serta diikuti satu peserta internasional dari Penang, Malaysia.

Selain itu, PRSU juga menampilkan bazar produk UMKM, festival kuliner, pameran otomotif dan elektronik, wahana keluarga, hingga pertunjukan seni budaya dan konser musik yang melibatkan pelaku seni lokal maupun nasional.

Sebagai salah satu agenda ekonomi terbesar di Sumatera Utara, PRSU tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai etalase pembangunan daerah sekaligus wadah promosi produk unggulan lokal. Keberadaan paviliun dari setiap kabupaten dan kota memberikan kesempatan untuk menampilkan potensi investasi, destinasi pariwisata, produk unggulan, serta kekayaan budaya kepada masyarakat maupun calon investor.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik, Reghi Perdana, yang menilai penyelenggaraan PRSU memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM apabila didukung program pendampingan yang berkelanjutan.

“PRSU merupakan contoh bagaimana sebuah event daerah dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi. Yang terpenting bukan hanya banyaknya pengunjung atau ramainya transaksi selama pameran, tetapi bagaimana kegiatan ini mampu menciptakan peluang usaha baru, memperluas akses pasar, meningkatkan kualitas produk, serta membangun jejaring bisnis yang berkelanjutan bagi UMKM,” ujar Reghi.

Menurut Reghi, penyelenggaraan PRSU pada tahun mendatang perlu dilengkapi dengan agenda business matching yang mempertemukan produsen lokal dengan pembeli nasional maupun internasional.

“Tahun depan bisa diadakan business matching sebagai bagian dari agenda utama PRSU. Skemanya perlu diperluas, bukan sekadar Business to Customer (B2C), tetapi juga Business to Business (B2B), sehingga mampu menghasilkan kontrak dagang berskala besar dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi VII DPR RI diharapkan memperoleh masukan yang komprehensif mengenai pengelolaan PRSU serta kebutuhan dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat. Hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penyusunan kebijakan, serta pembahasan anggaran guna mendukung pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM yang berkelanjutan di Sumatera Utara.