MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mengkritik keras kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tetap memberikan insentif kepada sebanyak 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mesti ditutup sementara. Menurutnya, hal tersebut tak masuk akal.
“Pernyataan Kepala BGN bahwa pihaknya tetap menggelontorkan insentif Rp 6 juta per hari kepada SPPG yang ditutup sementara bukan sekadar cacat logika, melainkan sebuah skandal moral dan penghinaan telanjang terhadap nalar publik,” kata Charles Honoris, Kamis (28/4/2026).
Sebagai informasi, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkap sebanyak 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia disetop sementara. Ribuan dapur program Makn Bergizi Gratis (MBG) itu ternyata tetap menerima insentif Rp 6 juta per hari meski operasionalnya dihentikan.
Adapun Kepala BGN berdalih insentif tetap disalurkan karena SPPG tetap melakukan kegiatan sampai operasional kembali aktif. Charles menilai alasan tersebut tak dapat dibenarkan apalagi di tengah klaim Pemerintah yang sedang melakukan efisiensi anggaran.
“Di satu sisi, Pemerintah terus menggemborkan retorika efisiensi anggaran dan penghematan di segala lini, namun di sisi lain, uang negara justru dihamburkan secara brutal untuk membiayai unit-unit yang sedang tidak beroperasi karena melakukan pelanggaran,” tuturnya.
Charles mengatakan, kebijakan BGN tersebut melukai hati rakyat di mana saat ini banyak masyarakat yang tengah kesulitan. Khususnya mereka yang belum merasakan keadilan Negara.
“Di tengah nasib guru honorer yang masih memprihatinkan dan sulitnya lapangan kerja bagi kaum muda, pemerintah justru begitu dermawan memberikan ‘hadiah’ kepada SPPG bermasalah,” ungkap Charles.
“Bagaimana mungkin pihak yang telah lalai hingga menyebabkan rakyat keracunan, sebuah kegagalan fatal dalam pelayanan publik, justru tetap mendapatkan guyuran Rp6 juta setiap harinya?” lanjutnya.
Charles juga menyoroti informasi yang diberikan oleh BGN mengenai jumlah dapur yang ditutup. Sebab ia menerima laporan, jumlah dapur yang telah ditutup berjumlah 3.778, bukan sebanyak 1.720 seperti yang diumumkan oleh Kepala BGN.
“Kalau SPPG-SPPG bermasalah itu ditutup selama 2 pekan saja, negara seharusnya sudah bisa menghemat Rp 317 miliar,” jelas Charles.
Menurut Pimpinan Komisi Kesehatan dan Gizi DPR ini, jumlah sebesar itu bisa dialokasikan untuk program lain yang lebih penting. Khususnya, kata Charles, pada program pendidikan dan kesehatan.
“Seharusnya bisa digunakan untuk program pendidikan atau meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan di garda terdepan, bukan malah dibuang percuma untuk membayar unit yang sedang disanksi,” ucap Legislator dari Dapil DKI Jakarta III tersebut.
Charles menyatakan, Komisi IX DPR akan meminta penjelasan dari Kepala BGN untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang sangat menyita perhatian publik ini dalam rapat kerja mendatang.
“Tujuan dari Makan Bergizi Gratis ini untuk perbaikan gizi anak, bukan untuk bagi-bagi proyek,” tegas Charles.
“Jangan sampai esensi utamanya untuk memperbaiki gizi rakyat justru dikhianati oleh manajemen yang bobrok,” tutupnya.
 yang tetap memberikan insentif kepada sebanyak 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)){kind=link}