MONITOR, Ternate – Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan gagasan besar tentang transformasi ekonomi daerah—dari ketergantungan pada sektor ekstraktif menuju kekuatan agro-maritim berbasis ekonomi biru.
Hal tersebut mengemuka dalam Forum Diskusi Terpumpun (FGD) bertajuk “Menata Masa Depan Perikanan Malut” di Ballroom Bella Hotel Ternate, Maluku Utara, Sabtu (11/4).
Forum tersebut tidak sekadar menjadi ruang paparan kebijakan, tetapi juga panggung refleksi atas paradoks pembangunan yang tengah dihadapi Maluku Utara: pertumbuhan ekonomi tinggi yang belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan Tinggi, Kesejahteraan yang Tertinggal
Dalam pemaparannya, Rokhmin Dahuri menyoroti struktur pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang masih didominasi sektor pertambangan, khususnya nikel. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan yang bertumpu pada sektor ekstraktif memiliki keterbatasan dalam menciptakan pemerataan.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Kalau bertumpu pada sektor ekstraktif, dampaknya cenderung tidak merata,” tegasnya.
Pernyataan ini menegaskan adanya persoalan struktural dalam pembangunan daerah—di mana kekayaan sumber daya alam belum sepenuhnya terkonversi menjadi kesejahteraan kolektif.
Potensi Perikanan Besar, Pemanfaatan Masih Terbatas
Di sisi lain, Prof Rokhmin yang juga Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengungkapkan bahwa sektor kelautan dan perikanan justru menyimpan potensi besar yang belum dimaksimalkan. Ia menyebutkan bahwa pemanfaatan potensi perikanan Maluku Utara baru mencapai sekitar 61 persen.
“Potensi perikanan kita sangat besar, tetapi baru dimanfaatkan sekitar 61 persen. Ini menunjukkan masih adanya ruang yang sangat luas untuk pengembangan,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan utama bukan pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada lemahnya sistem pendukung, terutama dalam rantai pasok dan hilirisasi.
“Kita belum memiliki infrastruktur yang memadai seperti cold storage, industri pengolahan, dan sistem distribusi. Akibatnya, nilai tambah tidak dinikmati secara optimal oleh nelayan,” jelasnya.
Ekonomi Biru dan Hilirisasi: Strategi Kunci Pemerintah Daerah
Sejalan dengan pandangan tersebut, Gubernur Sherly Tjoanda menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara tengah mendorong transformasi ekonomi berbasis blue economy dengan fokus pada hilirisasi perikanan.
“Kita ingin membangun ekonomi dari laut untuk kesejahteraan masyarakat. Hilirisasi perikanan adalah kunci utama agar nilai tambah tetap berada di daerah,” ujar Sherly.
Ia menekankan bahwa selama ini Maluku Utara lebih banyak berperan sebagai pemasok bahan mentah. Ke depan, pola tersebut harus diubah agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.
“Kita tidak boleh terus-menerus menjual dalam bentuk mentah. Kita harus membangun industri pengolahan agar nilai tambahnya dinikmati oleh masyarakat Maluku Utara sendiri,” tambahnya.
Agro-Maritim sebagai Jalan Transformasi
Dalam forum yang sama, Rokhmin Dahuri menawarkan pendekatan agro-maritim sebagai kerangka integratif pembangunan daerah. Konsep ini menghubungkan sektor kelautan dan pertanian dalam satu sistem ekonomi yang saling mendukung.
“Maluku Utara memiliki karakter wilayah kepulauan. Karena itu, pembangunan harus berbasis agro-maritim—mengintegrasikan perikanan, budidaya, pertanian, hingga industri pengolahan,” ungkapnya.
Pendekatan ini diyakini mampu menciptakan efek berganda yang signifikan, mulai dari peningkatan pendapatan masyarakat hingga penguatan ketahanan pangan daerah.
Tantangan dan Syarat Transformasi
Meski menawarkan prospek besar, transformasi menuju ekonomi biru tidak lepas dari berbagai tantangan. Rokhmin menekankan pentingnya pembangunan yang berbasis sistem dan didukung oleh faktor-faktor kunci.
“Kita membutuhkan peta jalan yang jelas, sumber daya manusia yang unggul, stabilitas sosial-politik, serta kepemimpinan yang kuat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan penta helix untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif.
Satu Forum, Satu Arah Baru
Forum pada 11 April 2026 tersebut menjadi penanda penting bahwa Maluku Utara tidak kekurangan visi. Baik pemerintah pusat melalui DPR RI maupun pemerintah daerah memiliki kesadaran yang sama tentang perlunya perubahan arah pembangunan.
Namun, sebagaimana tersirat dalam paparan kedua tokoh tersebut, tantangan terbesar bukan pada merumuskan gagasan, melainkan pada konsistensi implementasi.
“Kalau kita kelola dengan baik, laut Maluku Utara bisa menjadi sumber kesejahteraan yang luar biasa,” tegas Rokhmin.
Senada dengan itu, Sherly menutup dengan optimisme yang berakar pada realitas, “Kita ingin memastikan bahwa kekayaan alam Maluku Utara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.”
Di titik inilah, satu forum tersebut menjadi lebih dari sekadar pertemuan—ia menjadi titik tolak bagi arah baru pembangunan: dari ekonomi yang mengekstraksi, menuju ekonomi yang memberdayakan.
