MONITOR, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengutuk keras serangan yang menyasar prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon.
Ia menegaskan bahwa serangan terhadap personel United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional serta Piagam PBB.
“Kami tentu mengutuk keras atas terjadinya serangan ini. Serangan terhadap pasukan perdamaian itu sama sekali tidak bisa dibenarkan,” ujar Rizki dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Lebanon selatan yang menyebabkan jatuhnya korban dari pasukan penjaga perdamaian, termasuk prajurit asal Indonesia. Berdasarkan laporan awal, insiden tersebut diduga akibat ledakan di pinggir jalan yang menghantam konvoi pasukan UNIFIL.
Rizki menjelaskan bahwa kehadiran pasukan TNI dalam misi UNIFIL bukan untuk berperang, melainkan menjalankan mandat menjaga stabilitas dan melindungi warga sipil di wilayah konflik.
“Pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon hadir justru untuk memastikan tidak ada lagi korban sipil dari konflik bersenjata. Kita berikan penghargaan tertinggi kepada prajurit-prajurit kita,” tegas politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Seperti diketahui, tiga prajurit TNI dilaporkan gugur dalam rangkaian insiden yang terjadi dalam waktu berdekatan di Lebanon, sementara beberapa lainnya mengalami luka-luka. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan duka cita sekaligus mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa tersebut.
Menyikapi situasi tersebut, Rizki mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menunjukkan ketegasan dalam merespons serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian.
“Sekarang saatnya Dewan Keamanan PBB untuk menunjukkan adanya ketegasan. Mudah-mudahan bisa terjadi investigasi secara menyeluruh dan transparan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga prajurit yang gugur dan berharap mereka diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini.
Insiden ini menambah daftar panjang risiko yang dihadapi pasukan perdamaian PBB di wilayah konflik, sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan maksimal bagi personel yang menjalankan mandat internasional.
 di Lebanon){kind=link}