3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Pemerintah Didesak Tunda Pengiriman Pasukan ke Gaza

MONITOR, Jakarta – Gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan memicu keprihatinan nasional. Pemerintah didesak untuk mengkaji ulang rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Gaza menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfuz Sidik, menyampaikan duka mendalam atas wafatnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-S di bawah misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

“Seluruh keluarga besar Partai Gelora Indonesia turut berduka cita. Semoga para prajurit yang gugur mendapatkan tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” ujar Mahfuz dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).

Tiga prajurit yang gugur adalah Kapten Inf. Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ichwan, dan Praka Farizal Rhomadon. Mereka meninggal dunia saat menjalankan tugas penjaga perdamaian akibat serangan artileri militer Israel di wilayah Lebanon Selatan pada Senin (30/3/2026).

Insiden tersebut terjadi di tengah meningkatnya serangan militer Israel di wilayah Lebanon, khususnya di kawasan perbatasan yang dikenal sebagai Blue Line, garis demarkasi antara Lebanon dan Israel.

Mahfuz menilai serangan di wilayah tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, terutama yang mengacu pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 tahun 2006 yang menetapkan kawasan tersebut sebagai zona bebas senjata dan penghentian permusuhan.

“Blue Line adalah area yang tidak boleh dilanggar oleh pihak yang bertikai. Serangan di wilayah ini menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap kesepakatan internasional,” tegasnya.

Ia menambahkan, intensitas serangan militer Israel dengan penggunaan rudal membuat pasukan penjaga perdamaian, termasuk dari Indonesia, berada dalam kondisi sangat rentan meski memiliki mandat untuk melakukan pembelaan diri.

Menurut Mahfuz, kondisi tersebut mencerminkan tingginya risiko yang dihadapi pasukan perdamaian di kawasan konflik. Ia juga menyoroti pola serangan berulang yang dilakukan Israel, baik di Lebanon maupun di Gaza, yang dinilai mengancam keselamatan warga sipil dan pasukan internasional.

Berdasarkan data yang dihimpun, sejak Oktober 2025 hingga Maret 2026, ratusan warga sipil dilaporkan menjadi korban dalam konflik di Gaza akibat serangan militer Israel.

Atas dasar itu, Mahfuz mendesak pemerintah Indonesia untuk menunda rencana pengiriman pasukan stabilisasi internasional ke Gaza yang berada di bawah skema Board of Peace.

“Saya mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang bahkan menunda pengiriman pasukan ke Gaza, mengingat tidak adanya jaminan keamanan bagi personel di lapangan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti rencana penugasan pasukan internasional yang disebut-sebut akan difokuskan pada perlucutan senjata kelompok bersenjata di Gaza. Menurutnya, tugas tersebut berpotensi menempatkan prajurit TNI dalam risiko yang sangat tinggi.

“Jika pasukan kita ditugaskan dalam operasi yang berisiko tinggi seperti itu, maka keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama,” pungkas Mahfuz.