Adriansyah (Ketua Ikatan Keluarga Alumni FISIP UIN Jakarta)
Konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat kembali menegaskan satu hal penting: Timur Tengah bukan sekadar medan perang militer, melainkan panggung besar pertarungan kepentingan geopolitik yang kompleks dan berlapis.
Di tengah eskalasi tersebut, muncul kembali harapan lama di dunia Islam—bahwa konflik ini dapat menjadi momentum persatuan antara Sunni dan Syi’ah. Namun, harapan itu perlu ditempatkan secara jernih: di antara idealisme yang mulia dan realitas politik yang keras.
Konflik Kekuasaan, Bukan Sekadar Akidah
Penting untuk menegaskan bahwa konflik ini tidak dapat direduksi sebagai perang agama. Meski Iran kerap diasosiasikan sebagai representasi kekuatan Syi’ah, dan sebagian negara yang berseberangan dengannya berasal dari mayoritas Sunni, garis pembelahan utama justru bukan teologi.
Yang terjadi adalah pertarungan pengaruh regional, perebutan kekuasaan, dan konfigurasi aliansi global. Israel dan Amerika Serikat berada dalam satu poros strategis yang solid, sementara Iran membangun pengaruhnya melalui jaringan aktor non-negara di berbagai kawasan konflik.
Dengan demikian, ini adalah konflik kepentingan bukan konflik akidah.
Narasi Persatuan: Antara Emosi dan Realitas
Narasi bahwa perang ini akan menyatukan Sunni dan Syi’ah cenderung berlebihan. Memang, dalam isu Palestina—terutama dalam menghadapi Israel—sering muncul solidaritas lintas mazhab. Emosi kolektif umat Islam seolah mampu melampaui sekat-sekat teologis.
Namun, sejarah berbicara lain. Konflik panjang di Irak, Suriah, dan Yaman menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak mudah dihapus. Persatuan yang muncul seringkali bersifat temporer—reaktif terhadap krisis—dan tidak terbangun dalam kerangka institusional yang berkelanjutan.
Dengan kata lain, persatuan itu kerap tampak kuat di permukaan, tetapi rapuh di dalam.
Negara-Bangsa vs “Umat yang Satu”
Realitas politik negara-negara Muslim justru memperlihatkan fragmentasi yang tajam. Negara-negara mayoritas Sunni sendiri tidak berada dalam satu garis kebijakan yang sama bahkan sebagian menjalin hubungan strategis dengan Barat.
Di sisi lain, Iran pun menjalankan kebijakan luar negerinya berdasarkan kepentingan nasional, bukan semata solidaritas keagamaan.
Dalam konteks ini, konsep “umat yang satu” seringkali harus berhadapan dengan realitas negara-bangsa modern yang didorong oleh kalkulasi kekuasaan, keamanan, dan kepentingan domestik.
Persatuan: Cita-Cita Moral yang Belum Terkelola
Harapan terhadap persatuan Sunni dan Syi’ah tetap relevan—bahkan penting—sebagai cita-cita moral umat Islam. Namun, harapan itu tidak boleh mengabaikan fakta bahwa persatuan tidak lahir hanya karena adanya musuh bersama.
Ia menuntut sesuatu yang lebih dalam: rekonsiliasi sejarah, pembangunan kepercayaan, serta visi bersama yang melampaui sekat mazhab dan batas negara.
Tanpa itu, setiap konflik baru hanya akan melahirkan ilusi persatuan—yang menguat sesaat, lalu menghilang ketika kepentingan kembali berbicara.
Indonesia dan Peluang Menjadi Jembatan Persatuan
Di tengah kompleksitas tersebut, Indonesia memiliki posisi yang unik sekaligus strategis.
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan tradisi keberagaman mazhab yang relatif harmonis, Indonesia menyimpan potensi besar untuk menjadi jembatan persatuan antara Sunni dan Syi’ah terutama dalam mendorong keadilan bagi Palestina.
Modal Sosial: Harmoni dalam Perbedaan
Berbeda dengan banyak kawasan lain, Indonesia menunjukkan bahwa perbedaan mazhab tidak selalu berujung konflik. Organisasi-organisasi Islam dengan latar belakang beragam telah lama berkolaborasi dalam bidang sosial, pendidikan, dan dakwah.
Ini membuktikan satu hal penting bahwa persatuan berbasis nilai kemanusiaan jauh lebih kokoh daripada sekadar keseragaman teologis.
Dari Simbolik ke Aksi Nyata
Mendorong persatuan Sunni–Syi’ah tidak cukup berhenti pada retorika. Ia harus diwujudkan melalui langkah konkret: Forum lintas mazhab berbasis dialog dan rekonsiliasi, Kolaborasi aksi kemanusiaan untuk Gaza, dan Kampanye global untuk hak-hak rakyat Palestina.
Pendekatan ini menggeser fokus dari “siapa yang benar” menjadi “apa yang bisa dilakukan bersama”.
Kekuatan Diplomasi Indonesia
Peran Indonesia di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan ruang diplomasi yang signifikan.
Jika mampu menggabungkan kepemimpinan moral dengan langkah praktis, Indonesia tidak hanya memperkuat dukungan bagi Palestina, tetapi juga memposisikan diri sebagai pusat moderasi dan perdamaian dunia Islam.
Antara Optimisme dan Tantangan
Tentu, jalan ini tidak tanpa hambatan. Skeptisisme, perbedaan politik, dan tekanan geopolitik tetap menjadi tantangan nyata.
Namun, pengalaman panjang Indonesia dalam mengelola keberagaman adalah modal yang tidak dimiliki banyak negara lain.
Dengan diplomasi yang bijak, edukasi publik, dan aksi nyata, Indonesia berpeluang menorehkan sejarah bukan dengan menghapus perbedaan, tetapi dengan mengelolanya menjadi kekuatan.
Persatuan Sunni dan Syi’ah bukanlah sesuatu yang mustahil—tetapi juga bukan sesuatu yang otomatis lahir dari konflik. Ia adalah proyek peradaban.
Dan seperti semua proyek besar, ia membutuhkan lebih dari sekadar emosi: ia membutuhkan kesadaran, kesabaran, dan keberanian untuk melampaui kepentingan sempit.
Di titik inilah, Indonesia bisa memilih menjadi penonton dalam pusaran konflik global, atau tampil sebagai pelopor jalan tengah—yang menyatukan, bukan memecah.
