MONITOR, Jakarta – Indonesia tak lagi sekadar menjadi pengikut dalam percaturan perdagangan global. Dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Yaoundé, Kamerun, pemerintah secara terbuka membawa agenda keras: menekan reformasi WTO dan menuntut keadilan bagi negara berkembang.
Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menegaskan bahwa sistem perdagangan global saat ini harus dibenahi agar tidak timpang dan tetap berpihak pada negara berkembang.
“Reformasi WTO harus menjaga prinsip dasar, termasuk konsensus dan perlakuan khusus bagi negara berkembang. Indonesia juga mendorong pemulihan sistem penyelesaian sengketa demi kepastian hukum global,” tegasnya.
Indonesia secara tegas memasukkan sejumlah isu sensitif ke meja perundingan, mulai dari subsidi perikanan, sektor pertanian, perdagangan digital, hingga isu non-violation and situation complaints (NVSC)—yang selama ini kerap menjadi tarik ulur kepentingan negara maju dan berkembang.
Sorotan tajam diarahkan pada sektor pangan. Pemerintah mengingatkan bahwa krisis iklim berpotensi mengguncang produksi pangan dunia, sehingga negara berkembang tidak boleh dibatasi dalam menjaga cadangan pangan nasionalnya.
“Indonesia memperjuangkan dukungan bagi petani dan nelayan kecil agar aturan global tidak merugikan mereka,” ujar Budi Santoso.
Tak hanya itu, Indonesia juga menyoroti ketimpangan di sektor digital. Kebijakan global terkait e-commerce dinilai berpotensi memperlebar jurang antara negara maju dan berkembang jika tidak diatur secara adil.
Melalui delegasi yang dipimpin Johni Martha, Indonesia akan aktif melakukan manuver diplomasi, baik dalam forum utama maupun pertemuan bilateral, guna memperkuat posisi tawar di tengah ketatnya negosiasi global.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia siap naik kelas: dari sekadar peserta menjadi penentu arah baru perdagangan dunia.
