MONITOR, Jakarta — SETARA Institute mengecam keras serangan penyiraman air keras yang menimpa Andrir Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Serangan tersebut dinilai sebagai bentuk kekerasan serius yang tidak hanya menyasar individu, tetapi juga mengancam ruang kebebasan sipil serta keselamatan para pembela hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie menegaskan bahwa serangan terhadap aktivis HAM merupakan tindakan yang sangat berbahaya bagi iklim demokrasi.
“Peristiwa ini tidak hanya menyerang individu, tetapi juga mengancam keselamatan para pembela HAM yang selama ini menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan serta mengadvokasi pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara,” ujar Ikhsan dalam keterangan tertulis yang diterima media, Sabtu (15/3/2026).
Menurutnya, jika tidak ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum, peristiwa tersebut berpotensi menciptakan efek ketakutan luas di masyarakat atau chilling effect yang dapat membungkam kritik publik terhadap kekuasaan.
“Serangan ini bisa dibaca sebagai pesan simbolik kepada publik bahwa menyuarakan kritik memiliki risiko serius. Jika dibiarkan, hal ini dapat merusak ruang kebebasan sipil yang menjadi fondasi demokrasi,” katanya.
Alarm Perlindungan bagi Pembela HAM
Sementara itu, Peneliti Sektor Keamanan SETARA Institute, Merisa Dwi Juanita, menilai peristiwa tersebut harus menjadi alarm bagi negara untuk memperkuat mekanisme perlindungan terhadap pembela HAM.
Menurut Merisa, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan dan rasa aman bagi para aktivis yang menjalankan fungsi advokasi terhadap berbagai persoalan hak asasi manusia.
“Kerja-kerja pembela HAM merupakan kerja patriotik yang berpihak pada rakyat, terutama ketika kekuasaan tidak berpihak pada kepentingan publik atau menyimpang dari prinsip keadilan, demokrasi, dan HAM,” ujarnya.
Ia menambahkan, perlindungan terhadap pembela HAM tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
“Ketika rasa takut membatasi partisipasi masyarakat dalam ruang publik, maka demokrasi kehilangan salah satu fondasi utamanya, yaitu partisipasi warga negara yang bebas dan setara,” kata Merisa.
Desak Polri Usut Tuntas
SETARA Institute juga mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera melakukan penyelidikan secara cepat, independen, dan transparan terhadap kasus tersebut.
Ikhsan Yosarie menekankan pentingnya pengungkapan seluruh pelaku, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual di balik serangan tersebut.
“Polri harus mengungkap pelaku dan aktor intelektual di balik serangan ini serta menyampaikan proses penanganannya secara terbuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas,” tegasnya.
Selain itu, SETARA Institute juga menyerukan solidaritas luas dari masyarakat sipil, akademisi, media, dan publik untuk mengawal proses penegakan hukum agar berjalan transparan dan adil.
Merisa Dwi Juanita menilai pengawalan publik penting untuk memastikan bahwa ruang kebebasan sipil di Indonesia tidak dirusak oleh praktik kekerasan dan intimidasi terhadap para pembela HAM.
