GKB-NU: Dunia di Ambang Konflik Besar, Indonesia Harus Pimpin Mediasi Iran–AS–Israel

MONITOR, Jakarta – Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto untuk terlibat aktif dalam upaya mediasi dan de-eskalasi konflik yang semakin memanas antara Iran dan poros Amerika Serikat–Israel.

GKB-NU menilai eskalasi konflik tersebut berpotensi memicu perang berskala luas yang mengancam stabilitas global serta masa depan kemanusiaan.

Inisiator dan Ketua Umum GKB-NU, Hery Haryanto Azumi, menegaskan bahwa perang dalam bentuk apa pun merupakan tragedi kemanusiaan yang merusak tatanan peradaban.

“Perang, apa pun latar belakang dan tujuannya, tetap merupakan tragedi kemanusiaan yang menghancurkan hak manusia untuk hidup damai dan berkeadilan. GKB-NU mengutuk keras setiap agresi terhadap negara berdaulat seperti Republik Islam Iran. Agresi dan konter-agresi harus segera dihentikan demi menyelamatkan jiwa-jiwa manusia yang menjadi masa depan peradaban dunia,” tegas Hery.

Menurutnya, langkah Presiden Prabowo Subianto untuk terlibat dalam upaya mediasi merupakan langkah strategis yang sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif Indonesia.

“Kami memuji inisiatif Presiden Prabowo untuk mendorong mediasi dan de-eskalasi konflik. Ini merupakan langkah genuin yang berakar pada prinsip bebas-aktif dan semangat non-blok yang selama ini menjadi norma politik luar negeri Indonesia,” ujarnya.

GKB-NU juga mendorong Indonesia memainkan peran lebih besar sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dengan menggalang kepemimpinan moral dan intelektual dunia Islam.

“Presiden Prabowo perlu mengundang para ulama, intelektual, dan pemimpin negara-negara Muslim untuk merumuskan posisi bersama dunia Islam dalam upaya perdamaian ini. Negara-negara Muslim yang mewakili seperempat populasi dunia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam konflik besar yang akan menentukan masa depan kawasan Timur Tengah,” kata Hery.

Lebih jauh, GKB-NU menilai keterlibatan ulama dari berbagai mazhab serta tokoh agama lintas iman akan memperkuat posisi netral Indonesia dalam upaya mediasi.

“Melibatkan ulama dari kalangan Ahlussunnah dan Ahlul Bait secara bersamaan akan menunjukkan komprehensivitas dan netralitas Indonesia. Sementara keterlibatan tokoh agama lain menegaskan bahwa konflik ini harus dilihat sebagai persoalan kemanusiaan universal,” jelasnya.

Dalam konteks geopolitik global, GKB-NU juga menilai Indonesia perlu menggalang solidaritas negara-negara Global South sebagaimana semangat yang pernah digagas pada Konferensi Asia Afrika 1955 di bawah kepemimpinan Soekarno.

“Solidaritas Global South harus dihidupkan kembali agar dunia berkembang mampu berdiri sejajar dengan Global North. Semangat Dasasila Bandung menjadi fondasi moral bagi terciptanya tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang,” ujarnya.

Selain itu, GKB-NU juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menegakkan hukum internasional secara tegas terhadap negara yang memulai agresi.

“PBB harus memberikan sanksi kepada pihak yang memulai perang, termasuk kewajiban membayar ganti rugi pascakonflik. Tatanan internasional harus dipulihkan sebagai mekanisme multilateral yang dihormati oleh seluruh negara,” tegas Hery.

Untuk memperkuat langkah diplomasi tersebut, GKB-NU mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menunjuk utusan khusus yang bertugas membuka jalan bagi proses mediasi.

“Presiden perlu menunjuk Special Envoy yang memiliki kapasitas diplomatik kuat untuk membangun exit strategy yang dapat diterima oleh seluruh pihak melalui dialog multi-stakeholders,” pungkasnya.

GKB-NU berharap inisiatif diplomasi damai yang digagas Indonesia dapat membuka jalan bagi terciptanya perdamaian yang adil, berimbang, dan bermartabat bagi seluruh pihak yang terlibat.