MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB), Gugum Ridho Putra, menegaskan bahwa kepengurusan partai yang sah saat ini tetap berada di bawah kepemimpinannya sebagai hasil Muktamar VI PBB di Bali. Penegasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/3/2026), menanggapi dinamika internal yang berkembang di tubuh partai.
Dalam keterangannya kepada media, Gugum menegaskan bahwa kepemimpinan DPP PBB masih berjalan secara konstitusional sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan organisasi partai.
“Kepengurusan DPP Partai Bulan Bintang yang sah adalah kepengurusan hasil Muktamar VI yang dipimpin oleh saya sebagai Ketua Umum. Hingga saat ini tidak ada kondisi berhalangan tetap yang menyebabkan terjadinya pergantian kepemimpinan partai,” ujar Gugum.
Ia menegaskan, segala upaya yang mengarah pada penggantian kepemimpinan di luar mekanisme organisasi tidak memiliki legitimasi karena bertentangan dengan aturan partai.
Pernyataan tersebut sekaligus merespons pertemuan sejumlah ketua wilayah pada 11 Maret 2026 yang disebut-sebut sebagai Musyawarah Dewan Partai (MDP) dan menghasilkan keputusan penunjukan penjabat (Pj) Ketua Umum. Gugum menilai forum tersebut tidak sah secara organisatoris.
Menurutnya, penyelenggaraan Musyawarah Dewan Partai hanya dapat dilakukan oleh DPP PBB, bukan oleh pengurus wilayah. Selain itu, forum tersebut hanya dapat digelar apabila Ketua Umum berhalangan tetap, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat karena pindah domisili.
“MDP merupakan forum satu tingkat di bawah Muktamar, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Ketua Umum yang dipilih melalui forum Muktamar,” tegasnya.
Di tengah dinamika tersebut, Gugum menyampaikan bahwa DPP PBB tetap fokus melakukan konsolidasi organisasi. Ia mengatakan telah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah posisi strategis di tingkat pusat, termasuk jabatan Sekretaris Jenderal, Wakil Ketua Umum, serta beberapa Ketua Bidang, guna memperkuat struktur kepengurusan partai.
Langkah tersebut, kata dia, merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi dalam menghadapi tantangan politik dan regulasi kepemiluan ke depan.
Gugum juga mengimbau seluruh kader PBB di berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga ranting, agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh dinamika yang berkembang.
“Saya mengimbau seluruh kader untuk tetap berpegang teguh pada AD/ART dan peraturan partai. Kita harus menjaga soliditas organisasi dan tidak terpecah oleh dinamika yang tidak sesuai mekanisme partai,” ujarnya.
Lebih lanjut, DPP PBB memastikan bahwa agenda-agenda strategis partai tetap berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa agenda yang akan dilanjutkan antara lain pembenahan infrastruktur organisasi, pelaksanaan rapat kerja nasional, serta perjuangan regulasi kepemiluan yang lebih berkeadilan bersama partai-partai non-parlemen.
Selain itu, PBB juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari kontribusi partai dalam pembangunan nasional.
“Partai Bulan Bintang akan terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa serta mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto demi kemajuan Indonesia,” pungkas Gugum.
 Partai Bulan Bintang (PBB) menegaskan bahwa kepengurusan partai yang sah tetap dipimpin oleh Ketua Umum Gugum Ridho Putra){kind=link}