Konflik Timur Tengah Memanas, Komnas Haji: Keputusan Arab Saudi Jadi Penentu Keberangkatan Haji 2026

MONITOR, Ciputat – Menjelang pemberangkatan kelompok terbang (kloter) perdana ibadah haji 2026 M/1447 H yang tinggal kurang dari dua bulan lagi, penyelenggaraan haji Indonesia menghadapi tantangan besar akibat memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Situasi perang yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel berpotensi memengaruhi aspek keamanan, termasuk ruang udara penerbangan menuju Arab Saudi.

Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, menilai kondisi geopolitik tersebut menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan pemerintah dalam menentukan keberangkatan jemaah haji tahun ini. Menurutnya, keputusan akhir sangat bergantung pada kebijakan Pemerintah Arab Saudi sebagai tuan rumah penyelenggaraan ibadah haji.

“Yang harus menjadi pijakan utama adalah kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Apakah penyelenggaraan haji tetap berjalan normal, dilakukan dengan pembatasan, atau menerapkan skema khusus seperti pada masa pandemi Covid-19,” ujar Mustolih dalam keterangannya di Ciputat, Jumat (13/3/2026).

Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia dengan kuota mencapai 221 ribu jemaah. Karena itu, faktor keamanan, terutama jalur penerbangan dan stabilitas kawasan, menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

Mustolih menjelaskan, penyelenggaraan haji 2026 juga menjadi momentum penting karena menandai awal transisi pengelolaan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Dalam situasi geopolitik yang tidak menentu, pemerintah dihadapkan pada dilema antara memastikan keselamatan jemaah dan menjaga keberlanjutan penyelenggaraan ibadah haji.

Di satu sisi, keselamatan jemaah merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Namun di sisi lain, pembatalan keberangkatan secara sepihak berpotensi menimbulkan dampak besar, termasuk penumpukan antrean (waiting list) haji yang sudah sangat panjang.

“Jika terjadi pembatalan sepihak, efek domino yang muncul tidak kecil. Selain antrean haji semakin panjang, ada juga persoalan kontrak layanan yang nilainya mencapai triliunan rupiah,” kata Mustolih.

Biaya tersebut telah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji, mulai dari penerbangan, hotel, konsumsi, transportasi, hingga layanan di kawasan Masyair. Sebagian besar kontrak layanan itu juga melibatkan pihak swasta atau syarikah di Arab Saudi, sehingga pembatalan akan menimbulkan persoalan administratif dan finansial yang kompleks.

Karena itu, Komnas Haji mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis. Kajian komprehensif dinilai perlu dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk DPR, Kementerian Luar Negeri, lembaga intelijen, serta perwakilan diplomatik Indonesia di Arab Saudi.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan langkah yang diambil negara-negara pengirim jemaah haji lainnya, terutama negara mayoritas muslim seperti Malaysia, Pakistan, Turki, Yaman, dan negara-negara Asia lainnya.

“Perlu dilakukan kajian yang komprehensif dan intensif. Pemerintah harus melihat perkembangan situasi global sekaligus mempertimbangkan sikap negara-negara lain yang juga mengirimkan jemaah haji ke Arab Saudi,” jelas Mustolih.

Meski situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah tengah memanas, Pemerintah Arab Saudi hingga saat ini masih menyatakan optimistis dapat menyelenggarakan ibadah haji tahun 2026. Otoritas Saudi bahkan menyebut telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan lancar.

Namun demikian, Mustolih menegaskan bahwa Indonesia perlu meminta jaminan keamanan secara jelas dari pemerintah Arab Saudi, mengingat jumlah jemaah yang dikirim sangat besar.

“Jika otoritas Saudi menyatakan situasi aman, maka Indonesia harus meminta jaminan keamanan penuh bagi ratusan ribu jemaah yang akan beribadah di Tanah Suci,” ujarnya.

Misi Haji Indonesia di Tengah Konflik Global

Dalam catatan sejarah, perjalanan ibadah haji masyarakat Indonesia tidak selalu berlangsung dalam kondisi aman dan damai. Bahkan sejak masa kolonial hingga era kemerdekaan, rombongan jemaah haji Nusantara kerap berangkat di tengah situasi konflik global.

Mustolih mencontohkan, pada masa perjuangan kemerdekaan atau era revolusi, pengiriman jemaah haji dari Indonesia tetap berlangsung meski situasi politik dalam negeri belum stabil.

Hal serupa juga terjadi pada masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II, ketika kondisi geopolitik dunia berada dalam ketegangan besar. Bahkan pada masa Perang Teluk antara Iran dan Irak pada 1990, keberangkatan jemaah haji Indonesia juga tidak dibatalkan.

“Preseden sejarah ini menunjukkan bahwa ibadah haji tetap bisa dilaksanakan meski dunia berada dalam situasi konflik. Namun tentu saja kondisi perang modern saat ini memiliki karakter berbeda karena melibatkan teknologi militer jarak jauh yang lebih destruktif,” jelasnya.

Karena itu, menurut Mustolih, pemerintah perlu melakukan kalkulasi yang matang dengan mempertimbangkan perkembangan situasi keamanan kawasan, kesiapan Arab Saudi, serta jaminan keselamatan bagi seluruh jemaah.

Ia menegaskan bahwa keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah terkait penyelenggaraan haji tahun ini.

“Keputusan apapun yang diambil harus berpijak pada prinsip perlindungan jemaah. Namun pada saat yang sama pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak luas bagi sistem penyelenggaraan haji nasional,” pungkasnya.