DPR: Biaya Haji 2026 Berpotensi Berubah akibat Penyesuaian Rute

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi berbagai potensi keadaan darurat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Menurutnya, pemerintah memang tetap harus menyiapkan skenario pemberangkatan jemaah haji, namun harus disertai dengan langkah antisipasi jika terjadi perubahan situasi, termasuk kemungkinan perubahan rute penerbangan.

Ia menjelaskan bahwa perubahan rute penerbangan tentu akan berdampak langsung pada biaya operasional penyelenggaraan haji. Maka dari itu, setiap potensi perubahan tersebut perlu dibahas secara matang dan disepakati bersama antara pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia dan DPR RI.

“Memberangkatkan jemaah tentu tetap harus dilakukan, tetapi harus disiapkan juga skenario antisipasi, misalnya perubahan rute penerbangan. Ketika rute berubah, otomatis pembiayaan juga akan berubah. Perubahan biaya ini tentu perlu pembahasan mendalam dan kesepakatan antara kementerian dan DPR,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Ia juga menyinggung pembahasan terkait kemungkinan perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) apabila terjadi penyesuaian rute penerbangan. Menurutnya, aspek tersebut perlu diperhatikan secara komprehensif agar kebijakan yang diambil tetap memperhatikan berbagai faktor penting.

Selly mengapresiasi sejumlah prinsip utama yang telah disampaikan pemerintah dalam dokumen pembahasan, seperti keselamatan jemaah sebagai prioritas utama serta pengambilan keputusan dengan pendekatan kehati-hatian (prudential approach). Namun demikian, ia menilai masih ada aspek yang perlu diperkuat, yakni terkait perencanaan keuangan.

“Prinsip keselamatan jemaah tentu menjadi prioritas utama dan saya sepakat dengan pendekatan kehati-hatian. Namun ada hal yang tertinggal, yaitu mengenai aspek keuangan. Jangan sampai kita berbicara tentang keselamatan tetapi anggarannya tidak kita perhatikan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa setiap upaya mitigasi risiko dalam penyelenggaraan ibadah haji tentu akan berdampak pada kebutuhan anggaran. Sebab itu, menurutnya, perencanaan keuangan harus menjadi bagian integral dari strategi mitigasi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, dirinya juga mengingatkan bahwa dalam dokumen yang disampaikan pemerintah telah disebutkan bahwa perubahan rute penerbangan berpotensi mempengaruhi pembiayaan penyelenggaraan haji. Oleh karena itu, pungkasnya, pembahasan terkait kemungkinan perubahan BPIH perlu dilakukan secara transparan dan komprehensif.