Sinergi TNI-Kementerian Percepat Pembangunan Huntara dan Jembatan di Sumatera

MONITOR, Jakarta – Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua I Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi menghadiri konferensi pers percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di wilayah Sumatera, bertempat di Ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam memastikan percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Di hadapan awak media, Kasum TNI memaparkan kesiapsiagaan dan skala pelibatan TNI dalam penanganan bencana di wilayah Sumatera, dengan menegaskan bahwa kekuatan personel digelar pada titik-titik prioritas wilayah terdampak. “Adapun gelar personel TNI yang saat ini dilibatkan di tiga provinsi, sejumlah 23.491 orang, dan ini tersebar di seluruh wilayah-wilayah bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada titik-titik prioritas,” ujarnya.

Kasum TNI menegaskan bahwa TNI bersama kementerian/lembaga dan Forkopimda berperan aktif dalam pembangunan dan pembenahan infrastruktur sebagai bagian dari program rekonstruksi pascabencana. Untuk pembangunan hunian sementara (Huntara), TNI bersama kementerian/lembaga melaksanakan pembangunan di tiga provinsi dengan total 12.896 unit. Di Provinsi Sumatera Utara terdapat 1.051 unit, dengan TNI mengerjakan 320 unit, salah satunya di Desa Aek Lotong, Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 45 dari 119 unit dengan progres 37 persen.

Di Sumatera Barat terdapat 445 unit Huntara, di mana TNI mengerjakan 351 unit, sebagian besar lokasi telah mencapai progres 100 persen, termasuk di Nagari Pulut, Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 38 dari 60 unit dengan progres 40 persen. Sementara di Provinsi Aceh direncanakan 11.400 unit Huntara, dengan TNI mengerjakan 645 unit yang tersebar di Pidie Jaya (25 dari 542 unit, progres 73 persen), Aceh Utara (5 dari 1.133 unit, progres 98 persen), Aceh Tamiang (100 dari 4.282 unit, progres 100 persen), Bener Meriah (50 dari 798 unit, progres 35 persen), dan Nagan Raya (75 dari 609 unit, progres 20 persen).

Selain Huntara, pembangunan Hunian Tetap (Huntap) juga menjadi fokus. Total pembangunan Huntap mencapai 3.923 unit, terdiri atas 1.202 unit di Sumatera Utara dengan TNI mengerjakan 32 unit yang saat ini sebagian besar masih dalam tahap perencanaan dan peninjauan. Di Sumatera Barat terdapat 71 unit yang seluruhnya dikerjakan TNI, berlokasi di Jalan Gajah Tanang Kota Padang dengan progres 95 persen dan di Kelurahan Kapolokoto Kota Padang yang telah selesai 100 persen. Sementara di Provinsi Aceh terdapat 2.650 unit Huntap, namun hingga saat ini belum terdapat pekerjaan yang dilaksanakan oleh TNI.

Dalam upaya memulihkan konektivitas antarwilayah, pembangunan jembatan menjadi prioritas utama. Jembatan Gantung dibangun sebanyak 37 unit, dengan rincian di Sumatera Utara 13 unit (4 selesai, 9 dalam proses), Sumatera Barat 9 unit (seluruhnya dalam proses), dan Aceh 15 unit (6 selesai, 9 dalam proses). Jembatan Bailey berjumlah 44 unit, terdiri atas Sumatera Utara 7 unit (5 selesai, 2 proses), Sumatera Barat 11 unit (10 selesai, 1 proses), dan Aceh 26 unit (24 selesai, 2 proses).

Sementara itu, dari 72 unit Jembatan Aramco, sebanyak 46 unit telah selesai, yakni di Sumatera Utara 8 dari 18 unit, Sumatera Barat 5 dari 14 unit, dan Aceh 33 dari 40 unit. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga memberikan dukungan pembangunan 13 jembatan, dengan 7 unit dalam proses pembangunan, 5 unit tahap uji fungsi, dan 1 unit dalam proses pengiriman.

Di akhir penjelasannya, Kasum TNI menegaskan komitmen penuh TNI dalam mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana. “Pelibatan TNI, personel dan pengarahan alutsista TNI terus dilakukan secara maksimal dan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI yang bekerja, yang telah melakukan tugas terbaiknya dalam mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana, baik melalui pengerahan sumber daya maupun personel di lapangan,” tutup Kasum TNI.