MONITOR, Jakarta – Potensi karbon biru (blue carbon) Indonesia dinilai sebagai salah satu aset strategis paling menentukan masa depan ekonomi, lingkungan, dan kedaulatan fiskal nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Namun, tanpa tata kelola yang kuat, terintegrasi, dan berkeadilan, potensi besar tersebut justru berisiko gagal dimanfaatkan secara optimal.
Guru Besar Kelautan dan Perikanan, Prof. Rokhmin Dahuri, menegaskan karbon biru merupakan karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem pesisir dan laut seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pesisir. Ekosistem ini memiliki kemampuan luar biasa dalam menyerap karbon dioksida, bahkan jauh lebih besar dibandingkan ekosistem daratan.
“Karbon biru bukan sekadar isu lingkungan, tetapi aset ekonomi strategis yang dapat menjadi instrumen pembangunan nasional, mitigasi perubahan iklim, sekaligus sumber pendapatan negara,” ujar Prof. Rokhmin.
Posisi Indonesia Sangat Strategis
Indonesia menempati posisi yang sangat strategis dalam ekosistem karbon biru dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar dengan ekosistem mangrove terluas di dunia, Indonesia menyimpan sekitar 3,15 miliar ton karbon biru atau sekitar 18 persen dari total cadangan karbon biru global.
Ekosistem mangrove Indonesia sendiri diperkirakan mencapai lebih dari 3,36 juta hektare, atau sekitar 24 persen dari total mangrove dunia, menjadikan Indonesia sebagai aktor kunci dalam upaya mitigasi perubahan iklim global sekaligus pemain utama dalam ekonomi karbon masa depan.
Penelitian ilmiah juga menunjukkan total karbon yang tersimpan di ekosistem mangrove Indonesia mencapai lebih dari 3.267 megaton karbon, dengan kemampuan penyerapan karbon dioksida mencapai hampir 12.000 megaton CO₂ ekuivalen.
Potensi tersebut menjadikan karbon biru sebagai salah satu pilar penting dalam ekonomi biru (blue economy) dan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.
Kedaulatan Fiskal dan Ekonomi Nasional
Prof. Rokhmin menekankan karbon biru bukan hanya instrumen ekologis, tetapi juga instrumen fiskal strategis. Jika dikelola secara optimal, karbon biru dapat menjadi sumber penerimaan negara melalui mekanisme perdagangan karbon global, sekaligus mengurangi beban fiskal negara dalam pembiayaan mitigasi perubahan iklim.
Selain itu, karbon biru juga dapat membuka peluang investasi hijau, menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat ekonomi pesisir, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam perspektif makroekonomi, karbon biru berpotensi menjadi salah satu pilar transformasi ekonomi Indonesia dari ekonomi berbasis ekstraktif menuju ekonomi berbasis keberlanjutan dan inovasi.
Risiko Konflik Ruang dan Lemahnya Tata Kelola
Meski memiliki potensi besar, Prof. Rokhmin mengingatkan pengelolaan karbon biru Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius, terutama konflik ruang pemanfaatan wilayah pesisir.
Konflik tersebut muncul akibat tumpang tindih kepentingan antara sektor industri, pariwisata, perikanan, konservasi, dan pembangunan infrastruktur. Tanpa tata kelola ruang laut yang terintegrasi dan berbasis ekosistem, konflik ini berpotensi menghambat optimalisasi karbon biru.
Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga, ketidakjelasan regulasi, serta belum optimalnya sistem kelembagaan menjadi hambatan serius dalam pengembangan karbon biru sebagai instrumen ekonomi nasional.
“Tanpa tata kelola yang kuat, potensi karbon biru Indonesia bisa gagal menjadi kekuatan strategis bangsa,” tegas Prof. Rokhmin.
Kunci Indonesia Emas 2045
Prof. Rokhmin menegaskan bahwa karbon biru merupakan salah satu kunci penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju, berdaulat, dan berkelanjutan.
Pengelolaan karbon biru yang optimal tidak hanya akan memperkuat ketahanan lingkungan, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi nasional, memperkuat kedaulatan fiskal, dan menjadikan Indonesia sebagai pemimpin global dalam ekonomi hijau.
“Laut Indonesia adalah masa depan bangsa. Karbon biru adalah salah satu instrumen strategis untuk memastikan masa depan tersebut,” ujarnya.
Dengan potensi terbesar di dunia, Indonesia kini berada di persimpangan sejarah: menjadi pemimpin global dalam ekonomi karbon biru, atau kehilangan peluang strategis akibat lemahnya tata kelola.
Pilihan kebijakan hari ini akan menentukan apakah karbon biru menjadi fondasi Indonesia Emas 2045—atau sekadar potensi yang terabaikan.
