Pemerintah Integrasikan Data Lintas Kementerian demi Pemerataan Guru

MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama bersama jajaran kementerian di bawah koordinasi Kemenko PMK terus melakukan penguatan tata kelola tenaga pendidik non-ASN guna memastikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM), ditegaskan bahwa fokus pemerintah pada 2026 adalah integrasi sistem data lintas kementerian untuk menjamin ketepatan distribusi dan kesejahteraan guru.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa transformasi pendidikan harus didasari pada regulasi yang jelas mengenai standar profesi pendidik. Menag menyoroti perlunya kriteria yang baku agar kualitas pendidikan tetap terjaga, termasuk di sektor keagamaan.

“Perlu ada peraturan tentang kriteria untuk menjadi guru. Jangan sampai semua orang berlomba menjadi guru, tapi tidak punya kriteria untuk menjadi guru. Saya kira ini harus diatur kriteria guru secara menyeluruh termasuk di pesantren,” ujar Menag Nasaruddin Umar di Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Menurut Menag, sistem perekrutan guru bisa dilakukan oleh banyak pihak saat ini, disertai dengan profesi guru yang tidak hanya diisi oleh lulusan khusus pendidikan. Hal ini menimbulkan pembengkakan jumlah kebutuhan guru dan ketimpangan distribusi guru.

Rapat Koordinasi Tingkat Menteri ini juga dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menpan RB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah, Mendikdasmen Abdul Muti’ secara daring, dan Wamendagri Akhmad Wiyagus.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa tantangan dalam pemenuhan kebutuhan guru seringkali terletak pada ketidaksesuaian usulan dari daerah. Ia menekankan pentingnya integrasi sistem untuk memetakan kebutuhan riil di setiap wilayah agar kebijakan pengangkatan tepat sasaran.

“Integrasi sistem itu penting untuk menentukan kebutuhan pendidik di setiap wilayah. Kita perlu memastikan bahwa usulan formasi dari daerah sesuai dengan data kebutuhan yang sebenarnya di lapangan,” tegas Menteri PANRB.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyoroti masalah distribusi guru yang tidak merata meskipun secara kuantitas mencukupi. Ia mendorong adanya validasi data yang lebih kuat sebagai landasan penggajian dan pengangkatan.

“Rasio guru sebenarnya sudah cukup, namun distribusinya tidak merata. Kita terus melakukan validasi data melalui Dapodik agar kebijakan yang diambil, baik itu pengangkatan maupun penggajian, benar-benar tepat sasaran bagi guru yang aktif mengajar,” ungkap Mendikdasmen.

Menutup jalannya rapat, Menko PMK Pratikno memberikan arahan agar seluruh kementerian terkait segera menindaklanjuti solusi jangka panjang melalui restrukturisasi tata kelola guru yang konsisten.

“Kita ingin mencari solusi yang lebih fundamental. Tata kelola guru seperti perekrutan, pengangkatan, penempatan formasi, pemindahan, bisa berada di daerah tetapi supaya bisa terjaga terus dengan konsisten. Itu jangka panjang,” pungkas Menko PMK.