MONITOR, Jakarta – Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS). Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyebut, ketersediaan data statistik yang akurat, mutakhir, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi utama dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan lintas sektor.
“Komisi X DPR RI memiliki peran strategis dalam pengawasan dan penguatan kebijakan di bidang statistik melalui kemitraan dengan BPS. Data statistik yang berkualitas sangat menentukan ketepatan, efektivitas, dan keadilan dalam pengambilan keputusan publik,” ujar Hetifah saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kantor Wali Kota Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (29/1/2026).
Sebagai informasi, Sensus Ekonomi 2026 akan digelar setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi terkini dan dinamika seluruh sektor usaha non-pertanian, baik usaha perorangan maupun badan usaha. Data hasil sensus ini akan menjadi rujukan utama dalam memperbarui kerangka statistik ekonomi nasional, mengidentifikasi potensi dan tantangan perekonomian, serta menjadi landasan penyusunan kebijakan ekonomi, fiskal, dan pembangunan berkelanjutan.
Sebagai mitra kerja pemerintah, Komisi X DPR RI, tutur Hetifah, memberikan perhatian serius terhadap seluruh tahapan persiapan dan pelaksanaan SE 2026. Pengawasan dilakukan untuk memastikan sensus berjalan sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.
“Fokus pengawasan kami meliputi kesiapan dan kecukupan anggaran, proses rekrutmen dan pelatihan petugas sensus yang profesional dan berintegritas, penerapan teknologi informasi dan sistem keamanan data, serta jaminan akurasi dan akuntabilitas data yang dihasilkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, melalui Komisi X DPR RI, ia mengapresiasi BPS Kota Surakarta atas kinerja pelayanan statistik. Berdasarkan hasil survei kebutuhan data, indeks kepuasan masyarakat terhadap BPS Kota Surakarta pada Semester I Tahun 2024 mencapai 92,37 dengan kategori sangat baik.
“Capaian ini mencerminkan kualitas layanan, profesionalisme petugas, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap data statistik yang dihasilkan,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Selain membahas persiapan SE 2026, dirinya juga membuka ruang masukan dari para pemangku kepentingan terkait revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang saat ini masuk dalam agenda pembahasan di Komisi X DPR. Menurut Hetifah, revisi undang-undang tersebut memiliki arti strategis karena kualitas data statistik nasional sangat menentukan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan publik di berbagai sektor pembangunan.
Mengakhiri pernyataan, kunjungan kerja spesifik ini, tegasnya, dilakukan demi memperoleh gambaran langsung mengenai kesiapan BPS Kota Surakarta untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, mengidentifikasi kendala dan tantangan di lapangan, serta memastikan terjalinnya koordinasi yang efektif antara BPS pusat, BPS daerah, dan pemerintah daerah. Berdasarkan jadwal yang telah disusun, pada periode 1—31 Mei 2026 perusahaan besar akan mendapatkan email dari BPS untuk mengisi kuesioner sensus secara mandiri melalui sistem daring.
