MONITOR, Jakarta – Kementerian Haji dan Umrah menyiapkan skema baru dalam pelaksanaan ibadah haji 1447 H/2026 M. Demi memaksimalkan pelayanan di puncak haji, petugas yang sudah pernah haji akan langsung ditempatkan di Mina.
Kepala Satuan Operasional (Kasatop) Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) 2025, Harun Al Rasyid, mengungkapkan langkah ini merupakan bagian dari strategi penguatan layanan di kawasan Armuzna, khususnya Mina yang menjadi titik krusial pergerakan jemaah.
“Rencana tahun ini, petugas baik dari unsur perlindungan jemaah (linjam) maupun layanan lainnya yang sudah berhaji akan langsung kita tempatkan dari pemondokan di Makkah menuju Mina,” ujar Harun.
Penempatan tersebut dilakukan seiring dengan pergerakan jemaah dari Makkah menuju Arafah. Dengan demikian, petugas telah lebih dulu bersiaga di Mina untuk menyambut dan memantau arus jemaah saat bergerak dari Arafah ke Muzdalifah hingga ke Mina.
Menurut Harun, langkah ini akan membuat pemantauan dan bantuan kepada jemaah jauh lebih efektif. “Sehingga pos-pos yang menjadi tanggung jawab petugas PPIH bisa maksimal dalam melakukan pemantauan, peninjauan, dan memberikan bantuan yang dibutuhkan jemaah,” jelasnya.
Pada pelaksanaan haji tahun ini, petugas PPIH akan mengisi 10 pos layanan di Mina serta 10 pos di jalur yang dilalui jemaah. Selain itu, petugas linjam dan petugas lainnya juga akan disiagakan pada Mobile Crisis Rescue (MCR) di kawasan Jamarat, khususnya di lantai atas dan lantai 3 yang terdiri dari 5 pos.
“Jarak antara tenda Mina dengan pos di Jamarat cukup jauh. Karena itu, petugas sudah kita tempatkan langsung di lokasi agar saat jemaah tiba, petugas sudah siap dan tenaga mereka tidak terkuras,” tambah Harun.
Ia menegaskan, pada malam pertama jemaah bergerak dari Muzdalifah menuju Mina lalu menuju Jamarat, potensi kepadatan dan kelelahan sangat tinggi. Kondisi tersebut memungkinkan jemaah membutuhkan pertolongan dengan cepat.
“Di situlah kita anggap lebih efektif jika petugas yang sudah berhaji ditempatkan langsung di pos-pos tersebut,” ujarnya.
Kebijakan ini, lanjut Harun, merupakan hasil evaluasi dari penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya. Meski secara umum pelaksanaan sudah berjalan baik, Kementerian Haji dan Umrah terus melakukan penyempurnaan.
“Yang kemarin dirasa belum efektif, tahun ini kita efektifkan lagi, baik dari segi penempatan maupun penguatan personel di lapangan,” tandasnya.
