MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan apresiasi dari Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas kinerjanya sepanjang tahun 2025.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyampaikan secara umum kinerja Kementerian UMKM dinilai positif, khususnya dalam mendorong pembiayaan produktif bagi pengusaha UMKM.
“Secara umum, Komisi VII mengapresiasi kinerja Kementerian UMKM sepanjang tahun 2025. Salah satu capaian yang menggembirakan dan bersejarah adalah realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi yang berhasil melampaui target 60 persen,” ujar Lamhot dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian UMKM di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Selasa (20/1).
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen Kementerian UMKM dalam mengaktualisasikan arahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya untuk mengedepankan kolaborasi lintas sektor dan mengesampingkan ego sektoral.
“Kami menyadari bahwa Kementerian UMKM tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, kami terus mengedepankan semangat kolaborasi lintas sektor, baik dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, maupun sektor swasta,” ujar Menteri Maman.
Salah satu wujud konkret kolaborasi tersebut adalah pengembangan program Holding UMKM Klaster Olahraga. Program ini melibatkan berbagai kementerian serta pelaku industri olahraga nasional.
“Pada Desember 2025, kami telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk pengembangan Holding UMKM Klaster Olahraga. Sebagai proyek percontohan, sebanyak 20 stadion akan dikelola oleh 20 klub sepak bola dengan melibatkan UMKM sebagai bagian dari ekosistem bisnisnya,” katanya.
Dalam konteks perluasan keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja, Menteri Maman juga menggarisbawahi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, program tersebut telah melibatkan 18.614 UMKM sebagai pemasok dan menyerap sekitar 2,25 juta tenaga kerja di berbagai daerah.
“Salah satu arahan Presiden adalah memastikan setiap program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk dalam peningkatan kesempatan kerja,” katanya.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Kementerian UMKM juga berperan aktif dalam pemulihan ekonomi daerah terdampak bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya tersebut dilakukan melalui program Klinik UMKM Bangkit, yang dirancang untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
“Pemulihan ekonomi di wilayah terdampak bencana diperkirakan membutuhkan waktu satu hingga dua tahun. Melalui Klinik UMKM Bangkit, kami ingin membangun ekosistem ekonomi yang bergerak, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus mencegah terjadinya ketimpangan dalam proses pemulihan,” ujar Menteri Maman.
Terkait tata kelola birokrasi, Menteri Maman menambahkan, capaian Kementerian UMKM menunjukkan tren positif.
“Pada tahun 2025 nilai survei penilaian integritas Kementerian UMKM meningkat menjadi 80,43 dengan predikat terjaga, kemudian laporan keuangan berada pada kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan juga indeks pelayanan publik masuk dalam predikat A,” katanya.
Menatap tahun 2026, Kementerian UMKM akan memfokuskan kebijakan dan anggaran pada delapan program strategis, yaitu Sapa UMKM, Kartu Usaha, Holding UMKM, peningkatan keterlibatan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis, Kemitraan dan Hilirisasi, Perluasan Akses Pembiayaan, Entrepreneur Hub, serta Transformasi Usaha.
Melalui berbagai program tersebut, kata Menteri Maman, Kementerian UMKM berkomitmen untuk terus memperkuat fondasi ekonomi nasional dengan menjadikan UMKM sebagai motor penggerak pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan kemandirian bangsa.
 mendapatkan apresiasi dari Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas kinerjanya sepanjang tahun 2025){kind=link}