MONITOR, Jakarta – Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB tahun 2026 menjadi ujian krusial bagi kedaulatan diplomasi nasional. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa posisi prestisius ini tidak boleh hanya menjadi pajangan seremonial, melainkan harus menjadi instrumen nyata untuk mendikte arah kebijakan kemanusiaan dunia.
Dave mengingatkan pemerintah bahwa kepemimpinan di Jenewa mendatang adalah momentum untuk membuktikan bahwa politik luar negeri “Bebas Aktif” masih bertaji. Di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, Indonesia dituntut menjadi penyeimbang yang kredibel, bukan pengikut blok tertentu.
“Politik bebas aktif bukan sekadar jargon di atas kertas. Ini adalah prinsip yang menuntun diplomasi kita agar tidak terjebak dalam jebakan kepentingan blok negara-negara besar. Indonesia harus konsisten memperjuangkan nilai universal tanpa bisa disetir,” tegas Dave di Jakarta, Senin (12/1/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini memberikan peringatan keras agar mandat Presiden Dewan HAM PBB ini tidak disalahgunakan oleh kekuatan asing untuk kepentingan geopolitik mereka. Ia menekankan bahwa Komisi I akan mengawasi secara ketat agar posisi Indonesia tetap independen.
“Kita harus menjaga independensi sikap diplomasi. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi jembatan bagi kepentingan kekuatan besar. Kita harus dipercaya sebagai mediator yang jujur dan penyeimbang di forum HAM global. Reputasi bangsa taruhannya,” ujar Dave dengan tajam.
Komisi I DPR RI berkomitmen untuk mengawal setiap langkah pemerintah melalui dialog rutin dan evaluasi kebijakan yang ketat. Dave memastikan parlemen akan memastikan mandat tersebut dijalankan dengan transparan, konsisten, dan berpijak sepenuhnya pada kepentingan nasional.
“Indonesia diharapkan mampu menjadi jembatan yang memperkuat dialog antarnegara yang selama ini buntu. Kita harus memastikan forum HAM global berjalan secara kredibel, berimbang, dan benar-benar berpihak pada kemanusiaan, bukan pada kepentingan kekuasaan,” pungkasnya.
 PBB tahun 2026 menjadi ujian krusial bagi kedaulatan diplomasi nasional. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan){kind=link}