MONITOR, Jakarta – Infrastruktur drainase di jantung Ibu Kota Kabupaten Lebak kembali menunjukkan rapor merah. Sebanyak 100 rumah di Kampung Sentral, Rangkasbitung, terendam banjir pada Senin (12/1/2026) dini hari akibat penyempitan saluran air yang tak kunjung dibenahi. Banjir ini menjadi bukti nyata bahwa sistem drainase kota sudah tidak mampu menampung beban curah hujan.
Meski ketinggian air rata-rata 10 sentimeter, bagi warga RT 02 dan RT 03 RW 13, ini bukan sekadar genangan biasa, melainkan cermin pengabaian pemerintah daerah terhadap masalah menahun.
Ketua RW 13, Yanto, menegaskan bahwa banjir ini adalah “penyakit kambuhan” yang solusinya sudah berulang kali ditawarkan warga, namun tak kunjung dieksekusi oleh pemerintah.
“Kami sudah bosan mengusulkan pembangunan embung dan penyudetan drainase menuju Sungai Ciberang sejak bertahun-tahun lalu. Proyek itu sangat krusial agar air tidak parkir di ruang tamu warga, tapi sampai sekarang hasilnya nihil,” ujar Yanto dengan nada kecewa.
Warga seperti Encup (55) terpaksa harus terjaga sepanjang malam demi menyelamatkan perabotan. “Setiap hujan turun, kami bukan beristirahat, tapi bersiap pengerukan air. Ini masalah klasik yang solusinya harus permanen, bukan sekadar kunjungan,” keluhnya.
Di sisi lain, birokrasi penanganan bencana di Lebak tampak masih terjebak pada tataran koordinasi. Kepala BPBD Kabupaten Lebak, Sukanta, mengakui bahwa arus air memang tidak lancar akibat drainase yang buruk. Ia menjanjikan akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk perbaikan fisik.
“Kami akan laporkan ke pimpinan. Selain banjir di Rangkasbitung, kami juga tengah memantau tujuh rumah yang terdampak longsor di Kecamatan Bayah. Peninjauan sedang dilakukan untuk tindak lanjut mitigasi,” jelas Sukanta.
Kejadian banjir di pusat kota dan longsor di wilayah Lebak Selatan (Bayah) dalam waktu bersamaan menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Lebak. Warga mendesak agar alokasi anggaran infrastruktur diprioritaskan untuk pembenahan drainase dan pembangunan penampungan air (embung), guna memutus siklus banjir langganan yang merugikan ekonomi masyarakat.
